Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari, Papua Barat meminta insan pers dan media massa di daerah itu memberikan edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat.
Ketua Bawaslu Manokwari Samsudin Renuat di Manokwari, Minggu, mengatakan insan pers dan media massa merupakan mitra strategis dalam menciptakan pilkada aman, damai dan bermartabat.
"Kita harus membangun kolaborasi dan kemitraan dengan media massa untuk mencegah berbagai isu negatif, seperti berita hoax, kampanye hitam, maupun isu SARA (suku, agama, ras dan golongan)," ujar Samsudin.
Masa kampanye Pilkada 2024, katanya, tersisa enam hari lagi, dan selanjutnya akan memasuki masa tenang sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Menuju hari H Pilkada 2024 itu, Samsudin mengakui tensi politik di wilayah Manokwari semakin meningkat.
Guna mencegah berbagai hal negatif selama perhelatan Pilkada 2024, Bawaslu Manokwari sangat mengharapkan peran serta aktif dari media massa setempat untuk menyampaikan informasi positif kepada warga.
Keterlibatan insan pers dan media massa tersebut merupakan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif, dimana salah satu komponen penting pengawasan adalah media massa.
"Saat ini perkembangan informasi cukup cepat. Kejadian apa saja bisa langsung diketahui masyarakat melalui media sehingga dibutuhkan edukasi dari insan pers dan media massa dalam penyampaian informasi," ujarnya.
Peran media massa untuk memberikan informasi yang valid dan terkonfirmasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan sehingga masyarakat terhindar dari berbagai isu hoax atau berita bohong.
Pilkada Manokwari 2024 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bernard Boneftar-Eddy Waluyo (BERBUDI) dan paslon nomor urut 2 Hermus Indou-Mugiyono (HERO).
Kedua paslon itu akan memperebutkan suara sebanyak 133.412 sesuai daftar pemilih tetap/DPT yang ditetapkan KPU Manokwari.
Sejauh ini KPU Manokwari telah menyelenggarakan dua kali debat publik pada 29 Oktober 2024 dan pada 31 Oktober 2024.
