Manokwari (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat mencatat pendapatan tahun 2024 yang diperoleh setelah beralih status menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) terealisasi kurang lebih Rp13 miliar dari proyeksi tahunan sebanyak Rp25 miliar.
Direktur RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap di Manokwari, Senin mengatakan, penerapan tarif pembayaran untuk setiap layanan belum diperketat karena manajemen lebih mempertimbangkan aspek sosial masyarakat lokal sembari melakukan edukasi.
"Rumah sakit pemerintah itu berbeda dengan swasta. Kami utamakan aspek sosial, apalagi kita tahu bersama soal kondisi kultur masyarakat lokal," kata Arnold Tiniap.
Meski demikian, kata dia, manajemen tetap memperhatikan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dari tujuh kabupaten se-Papua Barat sejak bertransformasi menjadi BLUD pada Mei 2022.
Pendapatan yang diperoleh akhir tahun 2022 hanya Rp4,2 miliar dari proyeksi Rp50 miliar, manajemen kemudian merevisi proyeksi pendapatan BLUD RSUP Papua Barat tahun 2023 turun menjadi Rp25 miliar dengan realisasi kurang lebih Rp12 miliar.
"Kami optimistis sampai akhir tahun 2024 ini pendapatan BLUD bisa dapat Rp15 miliar. Tiap tahun kami buat rencana bisnisnya," ujar Arnold.
Setelah ditetapkan sebagai BLUD, kata dia, manajemen RSUP Papua Barat mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan sesuai ketentuan.
Pengelolaan keuangan yang mandiri dan profesional memberikan kemudahan bagi manajemen untuk mengajukan penambahan sarana prasarana RSUP secara bertahap tanpa harus menunggu sidang pembahasan APBD provinsi setiap tahun.
"Kalau sebelum jadi BLUD, pendapatan kami setor ke kas daerah tapi sekarang bisa kelola sendiri sesuai asas manfaat," ujar Arnold.
Ia menyebut penyusunan rencana bisnis dengan sumber anggaran dari pendapatan BLUD wajib dilaporkan kepada pemerintah provinsi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, termasuk BPKP Papua Barat selaku auditor pemerintah.
Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga medis baik itu dokter maupun perawatan dan bidan menjadi faktor penting mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang baik dan menjawab kebutuhan masyarakat terutama pasien.
"Tidak hanya kelengkapan sarana prasarana tapi mentalitas pelayanan sumber daya supaya bisa melayani masyarakat dengan senyum, lalu disiplin waktu. Ini masih perlu diperbaiki lagi," ucap dokter Arnold Tiniap.
