BPJS-K Manokwari tingkatkan akurasi data JKN instansi vertikal

Manokwari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, Papua Barat berupaya meningkatkan akurasi data dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada instansi vertikal di provinsi itu.

Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Ria Pasauran di Manokwari, Jumat, mengatakan upaya yang dilakukan tersebut dengan melakukan rekonsiliasi data dan iuran tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai proses pendaftaran, tata kelola administrasi, serta mekanisme pembayaran iuran yang sesuai dengan aturan. Selain itu, rekonsiliasi data sangat penting untuk memastikan tidak ada tenaga kerja yang terlewat dalam sistem kepesertaan JKN,” ujar Ria.

Ia menjelaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memastikan seluruh tenaga kerja baik honorer maupun pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada instansi vertikal di Provinsi Papua Barat yang didanai oleh APBN dan aktif sebagai peserta JKN.

Melalui sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan Manokwari memberikan penjelasan rinci tentang Program JKN bagi tenaga honorer dan PPPK, meliputi alur pendaftaran sebagai peserta JKN, kewajiban pembayaran iuran, tata cara pelaporan data, serta pengenalan fitur-fitur dalam Aplikasi Mobile JKN.

Para peserta juga diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya rekonsiliasi data sebagai langkah untuk mencegah potensi kesalahan yang dapat mempengaruhi status kepesertaan JKN.

"Kegiatan itu menjadi ajang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data dan kepatuhan pembayaran iuran. Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat lebih memahami proses administrasi dan pentingnya rekonsiliasi data," ujarnya.

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dalam pengelolaan kepesertaan JKN, begitu juga 26 instansi vertikal di Papua Barat yang juga menunjukkan komitmen mendukung kesuksesan Program JKN.

Dengan dukungan semua pihak, Program JKN dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi tenaga kerja honorer dan PPPK di Provinsi Papua Barat.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu peserta kegiatan, Chaerani Basri dari instansi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Manokwari menjelaskan rekonsiliasi data tersebut membantu peserta untuk dapat memahami prosedur administrasi yang benar, terutama terkait pembayaran iuran.

Peserta juga diberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh manfaat teknologi digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN yang kini telah menjadi salah satu solusi efektif dalam mempermudah akses layanan kesehatan baginya.

"Saya bisa memanfaatkan fitur antrean online untuk pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu lama. Selain itu, fitur pengaduan juga mempermudah saya menyampaikan keluhan atau mencari solusi atas masalah yang saya hadapi terkait layanan kesehatan. Saya sangat bersyukur aplikasi ini tersedia dan berharap semakin banyak masyarakat yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN," ujarnya.