Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong, Papua Barat Daya, mengerahkan 160 personel untuk melakukan siaga satu menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada Kota Sorong.
Kepala Bagian Operasional Polresta Sorong, Kompol Indra Gunawan, di Sorong, Senin, menjelaskan pihaknya akan melakukan siaga satu dengan menerjunkan 100 personel inti khusus untuk melakukan patroli di seluruh wilayah Kota Sorong, termasuk Kantor KPU dan Bawaslu.
"Selain itu, kami juga siapkan 60 personel Dalmas cadangan untuk membantu jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi personel yang kita siapkan itu ada 160 orang," ujarnya.
Pihaknya juga sudah menerjunkan inteligen untuk melakukan pemantauan dan sekaligus menganalisa situasi dan kondisi terkait dengan potensi konflik di Kota Sorong menjelang putusan MK untuk nantinya diikuti dengan langkah antisipasi sejak dini.
"Kalau saat ini belum ada gejolak dan reaksi, namun siaga ini akan berlangsung hingga 6 Februari 2025," katanya.
Pihaknya pun tetap bekerja sama dengan TNI, khususnya Kodim 1802 Sorong dan Korem 181 Sorong untuk melakukan pengamanan jika terjadi peningkatan gejolak menjelang putusan MK.
"Kita tetap libatkan TNI karena memang dari komitmen awal sudah sama-sama melakukan pengamanan, jadi kalau seandainya terjadi sesuai tentunya dari Kodim dan Korem back up kami," ujarnya.
Dia berharap kepada seluruh pihak terkait untuk nantinya bisa menerima dan mendukung hasil putusan MK.
MK menjadwalkan pembacaan putusan dismissal perselisihan hasil suara Pilkada 2024 pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).
KPU Kota Sorong menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Septinus Lobat-Anshar Karim dengan meraih 47.315 suara atau 23,03 persen pada Pilkada Kota Sorong 2024.
Pasangan ini mengungguli tiga pasangan calon lainnya, yakni pasangan Petronela Kambuaya-Hermanto Suaib 27.304 suara (13,29 persen), pasangan Abner Jitmau-Muhammad Said 16.977 suara (8,26 persen) dan pasangan Agustie Sagrim-Syaiful Maliki Arif 21.458 suara (10,45 persen).
