BPN Papua Barat sebut penerbitan sertifikat PTSL terealisasi 100 persen

Manokwari (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyatakan penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 terealisasi 5.500 sertifikat atau 100 persen dari target.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Jumat, mengatakan sertifikat PTSL yang diterbitkan terdiri atas 4.720 sertifikat dengan format elektronik, dan sisanya 780 sertifikat analog atau buku.

"Nanti ke depannya itu format sertifikat yang diterbitkan hanya elektronik. Kami sudah deklarasikan dan terus mengedukasi masyarakat," kata John.

Dia menjelaskan jumlah penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh lima kantor pertanahan di Provinsi Papua Barat mencapai 2.600 sertifikat, terdiri atas 2.275 sertifikat elektronik dan 325 sertifikat analog.

Jumlah itu tersebar di Kantor Pertanahan Manokwari yang menerbitkan 800 sertifikat, Kantor Pertanahan Fakfak 500 sertifikat, Kantor Pertanahan Teluk Wondama 500 sertifikat, Kantor Pertanahan Kaimana 500 sertifikat, dan Kantor Pertanahan Teluk Bintuni 300 sertifikat.

"Ada sepuluh kantor pertanahan selaku unit kerja BPN Papua Barat. Lima kantor pertanahan di Papua Barat, dan limanya lagi ada di wilayah Papua Barat Daya," jelas dia.

Untuk wilayah Papua Barat Daya, kata John, penerbitan sertifikat PTSL yang dilakukan lima kantor pertanahan selama tahun 2024 tercatat sebanyak 2.900 sertifikat meliputi 2.445 sertifikat elektronik dan 445 sertifikat analog.

Kantor pertanahan dimaksud yakni Kantor Pertanahan Kota Sorong 1.000 sertifikat, Kantor Pertanahan Sorong Selatan 800 sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong 600 sertifikat, Kantor Pertanahan Tambrauw 300 sertifikat, dan Kantor Pertanahan Raja Ampat 200 sertifikat.

"Baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, penerbitan sertifikat didominasi sertifikat dengan format elektronik," ujar John.

Menurut dia, pengukuran bidang tanah yang masuk program PTSL menggunakan mekanisme peta foto, kemudian diidentifikasi guna memastikan kesesuaian batasan lahan secara akurat sebelum penerbitan sertifikat.

Pencapaian target pelaksanaan program PTSL 2024 tidak terlepas dari upaya sosialisasi dan penyuluhan yang masif dilakukan masing-masing kantor pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah di dua provinsi tersebut.

"Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan masih penting dilakukan sampai masyarakat benar-benar paham soal dokumen legalitas kepemilikan hak atas tanah," kata John Wiclif.