Jakarta (ANTARA) - Tanah Papua adalah tanah yang istimewa. Sedemikian istimewa sehingga menarik perhatian orang-orang yang ingin berkunjung untuk menetap, meneliti, mengembangkan dan mengeksplorasi, bahkan berkunjung untuk mengeksploitasi.
Khazanah alamnya yang amat kaya menjadikannya daya tarik tersendiri, di samping kebudayaan yang unik dan mengakar dalam adat istiadat setiap suku di Tanah Papua.
Ada sekitar 255 suku yang mendiami Tanah Papua dari tujuh wilayah adat di Papua yakni Ha Anim, La Pago, Me Pago, Saireri, Mamberamo-Tabi, Doberay, dan Bomberay.
Tanah Papua terdiri atas pegunungan salju, delta-delta lumpur yang membentang amat luas, hutan rimba yang menghasilkan flora dan fauna yang beragam, rawa-rawa, danau yang indah, gugusan kepulauan yang cantik, lautan yang kaya akan ikan, dan penduduk asli yang khas dengan bahasa dan budaya yang unik.
Keunikannya inilah yang menjadikannya locus bagi penelitian para ahli ilmu alam, ilmu antropologi, ilmu bahasa, untuk menemukan variasi bahasa dan kebudayaan yang tidak terdapat di tempat-tempat lain di muka bumi ini (Boelaars: 1986).
Wilayah adat digunakan untuk mengelompokkan suku-suku di Papua, karena sejak dahulu, orang asli Papua sudah mengenal batasan-batasan wilayah berdasarkan pembagian suku. Batasan-batasan pembagian suku ini diwariskan secara turun-temurun dari para leluhurnya.
Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, hingga geografis.
Sedari awal mesti disadari bahwa istilah “identitas orang Papua” ini tidak serta-merta membawa suatu makna tunggal. Maknanya amat beragam justru karena Papua dihuni oleh berbagai suku dengan adat istiadat yang amat beragam dan unik, namun dalam sejarahnya orang Papua sangat gampang menyatu dalam semangat adat.
Menurut Boelaars, ada suatu nilai yang dapat mengikat keanekaragaman identitas orang Papua itu yaitu dari cara dia mendekati lingkungan, sesama manusia, dan dunia rohani. Hal ini yang mengikat mereka dengan “identitas orang Papua” sekaligus membedakan orang Papua dengan yang bukan Papua.
Identitas orang Papua itu terbentuk di dalam relasinya dengan alam dan hutan adatnya, dengan sesama suku dan antarsuku, dan dengan dunia yang tidak kelihatan (para leluhur) yang dapat saling berhubungan dengan dunia hidup manusia melalui ritual dan laku hidup tertentu.
Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) tahun 2023 merekomendasikan beberapa hal yakni adanya pemetaan partisipatif wilayah adat, insentif bagi pembangunan berbasis kearifan lokal, dan pendidikan multikultural bagi perencana pembangunan.
Dalam relasinya dengan alam itu, ada suatu filosofi yang amat penting bagi orang Papua yaitu mereka tidak pernah merasa kekurangan jika hidup di tengah-tengah alam. Artinya hidup itu dinamis dan alam menyediakan segalanya bagi kehidupan dan masa depan.
Kaum peramu dan petani amat menyadari filosofi ini. Keyakinan terhadap alam yang senantiasa menyediakan makanan telah membuat mereka percaya diri, menjadi seseorang yang berdiri di atas kaki sendiri, berswadaya dan berswakarsa.
Studi dari World Development (Tebtebba, 2018) menunjukkan bahwa model ekonomi adat (contoh: sasi di Maluku atau subak di Bali) mampu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan. Pada kelompok masyarakat Adat Bomberay, sistem sasi biasanya dilakukan untuk tanaman jangka panjang semisal pala dan durian.
Pembangunan Papua dari masa ke masa
Presiden Sukarno yang nasionalis menangani masalah Papua dengan Operasi Trikora.
Bung Karno tidak ingin Papua terlepas dari Indonesia dan menjadi bagian dari Belanda. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?” kata Bung Karno untuk menjelaskan posisi sikap Indonesia terhadap Papua dalam konteks historis kolonialisme Belanda.
Presiden Suharto mengoptimalkan konsep perlawanan Sukarno dalam pendekatannya merebut Papua. Pembangunan Papua dilakukan lewat pendekatan keamanan di mana semua pos penting dan strategis diisi oleh perwira menengah aktif ABRI berpangkat kolonel. Bagi Suharto pembangunan hanya bisa dicapai jika ada stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas politik itu dapat dicapai lewat pendekatan keamanan.
Presiden Habibie yang memimpin dengan pendekatan teknokratis memulai kepemimpinannya dengan dialog. Ia mengundang 100 tokoh Papua ke Istana untuk berdialog tentang masa depan Papua.
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk ke Papua lewat jalur dialog berbasis pada pendekatan kultural yang langsung menyentuh hati masyarakat Papua. Ia mengubah nama Irian Jaya yang amat politis itu menjadi Papua yang mewakili rasa-perasaan kultural orang Papua. Gus Dur menekankan bahwa duduk bersama dan dialog jauh lebih penting daripada menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.
Presiden Megawati melanjutkan pendekatan Gus Dur dengan menerbitkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan aspirasi yang menonjolkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Maka, Majelis Rakyat Papua (MRP) terbentuk sebagai representasi masyarakat adat asli Papua.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pendekatan berbasis pada kebijakan keamanan dan kesejahteraan yang tercantum dalam Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres tahun 2011 untuk mengatasi problem sosial-ekonomi di Papua. Melalui UP4B ini akses orang asli Papua ke dunia pendidikan dibuka luas termasuk beasiswa afirmasi untuk kuliah di seluruh Indonesia dan luar negeri. SBY menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan harus digalakkan di Tanah Papua.
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua tidak jauh berbeda dari para pendahulunya bahkan intensitas kunjungannya ke tanah Papua lebih sering dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk membuka isolasi akses di Papua dan mengatasi kesenjangan pembangunan yang masih timpang. Jokowi selalu menekankan bahwa infrastruktur harus dibangun secara terintegrasi di Tanah Papua.
Kebijakan (telah) berbasis kebudayaan
Membangun Papua dengan pendekatan kebudayaan adalah kebijakan yang sangat mendesak, mengingat sejak awal dalam perjumpaan masyarakat Papua dengan orang luar selalu dimulai dengan komunikasi berbasis kultural.
Ada dua kondisi objektif yang memberikan pemahaman integral terhadap pembangunan dengan pendekatan adat.
Pertama, pendekatan pembangunan yang berbasis kultural wajib mengetengahkan dua hal sebagai intisari: manusia dan alam. Sebagaimana diutarakan oleh Boelaars, identitas orang Papua itu dibentuk dari relasinya yang intim dengan alam. Relasi manusia-alam ini seperti relasi subyek-subyek dan bukan subyek-obyek yang mana alam hanya dipandang sebagai obyek untuk dieksploitasi sehabis-habisnya untuk kebutuhan manusia semata-mata.
Konsekuensinya, perusakan terhadap alam yang dimaksudkan Jakarta sebagai upaya untuk membangun dan menghidupkan orang Papua justru dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan identitas orang Papua itu sendiri.
Itu sebabnya, model pendekatan untuk membangun Papua mesti mempertimbangkan aspek budaya yang amat menghormati alam dan manusia di dalamnya. Penelitian di Filipina (Acabado, 2019) membuktikan bahwa pengelolaan hutan adat lebih efektif mencegah deforestasi.
Kedua, semua peraturan yang dibuat khusus untuk Tanah Papua dilandasi atas semangat adat dan kebudayaan. Sebut saja UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan Majelis Rakyat Papua, penetapan anggota DPRP provinsi kursi pengangkatan, hingga pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus di setiap kabupaten dan kota di Tanah Papua.
Menurut penelitian Siahaya et al (2016) dalam Journal of Sustainable Development, pendekatan adat dalam pembangunan (indigenous-based development) menekankan pada partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan hingga evaluasi, integrasi sistem pengetahuan lokal (local wisdom) dengan teknologi modern, pengakuan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya berbasis adat.
Membangun Tanah Papua dengan adat
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekarang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut setidaknya ada empat akar masalah di Tanah Papua merujuk pada penelitian yang dilakukan LIPI pada 2009 yakni masalah sejarah dan status politik integrasi; kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia; diskriminasi dan marjinalisasi; kegagalan pembangunan di Papua meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Maka sudah saatnya pendekatan pembangunan berbasis adat dan kebudayaan dicetuskan sebagai suatu solusi berkelanjutan untuk menghentikan konflik, ketimpangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan berkelanjutan.
Karena dalam pembangunan berbasis adat ada semangat membangun demi kesejahteraan dan semangat membangun demi terciptanya keamanan dan ketertiban.
Selain itu semangat membangun Papua berbasis adat akan mampu menjangkau masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak akan merasa tersingkirkan dan termarjinalisasi di atas tanah adat leluhurnya karena ada lembaga adat yang akan berperan memberdayakan orang asli Papua sesuai karakteristik adat.
Prinsip utama pembangunan dengan pendekatan adat adalah pembangunan di Papua mengacu pada partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, menguatkan peran aktif masyarakat adat dalam pembangunan. Juga mengembangkan sistem pertanian berbasis adat yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, menyelenggarakan pendidikan berbasis kebudayaan. Serta tersedianya fasilitas kesehatan di masyarakat adat dengan turut mengembangkan obat-obatan secara adat istiadat yang diambil dari alam, pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kelembagaan masyarakat adat, penguatan kelembagaan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Harapan kepada Prabowo
Dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bhakti 2024-2029 membawa harapan baru bagi masyarakat di Tanah Papua.
Harapan ini menjadi sangat istimewa dikarenakan Presiden Prabowo dan Tanah Papua mempunyai catatan tersendiri. Selain berdarah Indonesia timur, Prabowo juga memimpin pembebasan sandera dalam Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada 9 Mei 1996. Ini menjadikan kebijakan Prabowo terhadap Tanah Papua sangat dinantikan.
Masyarakat Tanah Papua berharap ada kebijakan yang populis dan menyentuh akar permasalahan di Tanah Papua.
Melihat realitas dan kondisi kekinian, maka sebaiknya Prabowo memulai sebuah kebijakan dengan mengedepankan adat dan kebudayaan Papua sebagai dasar memulai pembangunan di Tanah Papua. Hal ini dikarenakan pembangunan di Tanah Papua tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal, sistem adat, dan kebudayaan masyarakat asli.
Kita bersama punya harapan yang sama dalam memandang Tanah Papua, namun kadang pendekatan pembangunan yang dilakukan belum menyentuh hati masyarakat Tanah Papua.
Membangun Tanah Papua dengan pola pendekatan adat, tidak perlu dibuatkan lembaga khusus seperti adanya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan atau UKP OTSUS (Unit Kerja Presiden untuk Otonomi Khusus Papua). Hal ini dikarenakan elemen pendukung pola pembangunan berbasis adat sudah ada yakni kepala daerah, lembaga masyarakat adat/dewan adat, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Sebaiknya Pemerintah Pusat menunjuk satu orang utusan khusus yang memahami kondisi obyektif di Tanah Papua dan mampu memainkan orkestra pembangunan secara adat bersama kelembagaan tersebut dalam menghadirkan kesejahteraan di Tanah Papua.
(Dr Ir Mervin Komber adalah Anggota DPD/MPR RI Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019 dapil Papua Barat dan Dosen Tetap Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Papua Barat Daya).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membangun Tanah Papua dengan adat
