Kumurkek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya, pada tahun 2025 fokus dalam tiga aspek prioritas pembangunan di antaranya aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di wilayah itu.
Plt Kepala Bappeda Maybrat, Marthen Howay, di Kumurkek, Rabu mengatakan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting menyepakati hal-hal prioritas untuk ditindaklanjuti pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 tingkat kabupaten berdasarkan usulan yang telah berproses dari tingkat musyawarah kampung (muskam) dan musyawarah distrik (musdis).
Ia melanjutkan, Forum OPD ini memfokuskan tiga aspek prioritas yakni aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Forum ini sebagai titik sentral di mana OPD dihadirkan melalui program usulan yang sudah berproses melalui muskam dan juga musdis, sehingga anggaran yang ada nanti OPD teknis itu membiayai usulan yang berproses tadi," ucap Marthen.
Ia melanjutkan, hal itu jadi perencanaan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, mulai dari sekarang dan seterusnya perencanaan harus benar-benar mengawal aspirasi murni dari berdasarkan tingkat permasalahan di masyarakat.
"Forum OPD ini kedepannya juga kita tidak boleh bicara istilah anggaran besar dan anggaran kecil, tapi bagaimana anggaran yang ada harus dikelola tepat sasaran dan terukur," tegas Marthen.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Maybrat Ferdinandus Taa mengatakan, Forum OPD ini penting untuk membahas perencanaan supaya tertib dalam perencanaan dan tepat sasaran.
Ia minta program yang direncanakan juga harus bersifat penting dan mendesak, sehingga tidak semua program jadi tanggung jawab kabupaten, tapi ada yang digunakan dengan alokasi dana desa.
"Contoh macam MCK di kampung memang penting tapi tidak terlalu mendesak, dipakai dana kampung. Kadang kita juga bingung program yang penting tidak dianggarkan, yang tidak penting kita anggarkan," tegas Ferdinandus.
Ferdinandus melanjutkan dalam penyusunan program jangan didasari keinginan pribadi oknum pimpinan OPD dan beberapa kepala bidang, melainkan kebutuhan mendasar yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
