Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan perhatian terhadap pembentukan Sekolah Rakyat guna mendukung pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait diminta untuk mendukung langkah pembentukan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini targetnya adalah semacam asrama, boarding, boarding school. Kemudian makan mereka dibiayai, ditanggung mulai dari SD, SMP, SMA, ada fasilitas olahraga,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menjaring siswa-siswa berprestasi untuk melanjutkan ke universitas-universitas terbaik dunia, Sekolah Rakyat ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Selain untuk keadilan, juga adalah dalam rangka menaikkan derajat mereka. Sehingga mereka disekolahkan di Sekolah Rakyat ini, sampai dengan SMA. Targetnya mereka nanti bisa bekerja. Jadi jangan sampai anak pengemis, nanti anaknya jadi pengemis lagi, dan seterusnya. Biar ada perubahan nasibnya,” ungkapnya.
Ia meminta kepala daerah menggelar rapat khusus terkait Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diminta segera merespons peluang dari program ini.
Selain itu, pemda perlu memahami pola pikir pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.
“Kriteria yang dipilih itu kalau dia (daerah) punya, rekan-rekan punya tempat, dan itu sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis itu akan lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong. Tapi, kalau rekan-rekan mengajukan tanah kosong, dan tanah kosongnya masih tidak clear and clean, bersengketa atau ada masalah, sudahlah, itu pasti akan dicoret,” ujar Tito.
Adapun Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebagai koordinator utama pembentukan atau pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam Rakor tersebut, Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menerangkan bahwa dasar hukum program ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menjelaskan pendidikan merupakan sistem rekayasa sosial paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan begitu, Sekolah Rakyat menjadi bentuk kebijakan afirmatif yang spesifik untuk menjawab persoalan kemiskinan. Program ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini adalah benar-benar gagasan dari Presiden,” tambah Gus Ipul.
Ia juga mengapresiasi Mendagri atas dukungan luar biasa dalam memastikan perencanaan program Sekolah Rakyat berjalan baik dan simultan.
Saat ini, tercatat 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari kabupaten/kota maupun provinsi. Sesuai target, pada tahun 2025 akan dibangun Sekolah Rakyat di 200 titik lokasi.
Dirinya mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait lahan dan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita harapkan ini sesuai arahan Presiden terakhir, luas [Sekolah Rakyat] itu sekurang-kurangnya itu paling enggak 6,38 hektare. Atau juga kalau memang memungkinkan itu adalah 7 hektare lebih,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan beberapa pesan penting kepada pemda untuk ditindaklanjuti, antara lain: pertama, menyiapkan lahan dan mengurus legalitas perizinannya; kedua, menyiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan; ketiga, melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat maupun kepala desa/lurah terkait program Sekolah Rakyat agar tepat sasaran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta pemda atensi Sekolah Rakyat untuk pendidikan inklusif
