Elisa Kambu: Penguatan SDM jadi prioritas implementasi program 2026

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas implementasi program kerja 2026 guna mewujudkan Papua Barat Daya yang produktif, sehat dan cerdas.

"Ini kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya," jelasnya di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat.

Menurut Gubernur Elisa, untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang produktif, sehat dan cerdas, maka SDM menjadi prioritas dalam implementasi program kerja, baik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan provinsi, maupun oleh seluruh bupati dan wali kota di enam kabupaten kota.

"SDM itu tidak bisa turun dari langit, tetapi harus mulai dari apa yang dia makan, asupan gizi, kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) 2026 dengan melibatkan bupati dan wali kota di enam kabupaten kota yang berlangsung sejak 15 hingga 21 Mei 2025.

Gubernur mengatakan Musrenbang Otsus 2026 telah difokuskan untuk membahas hal-hal yang mendasar yang nantinya bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, Musrenbang pertama yang baru dilaksanakan untuk Provinsi Papua Barat Daya, menjadi awal meletakkan dasar pembangunan melalui perencanaan pembangunan berbasis data yang valid dan konkret.

"Musrenbang kali ini berbeda, makanya saya sendiri hadir dan memberikan waktu penuh untuk mengawal pembahasan ini," katanya.

Terkait dengan penguatan SDM, dirinya juga menggelar rapat internal dengan seluruh bupati dan wali kota untuk membahas secara detail daerah mana saja yang telah menerapkan program sekolah gratis serta kendala bagi daerah yang belum menjalankan program strategis itu.

"Nanti kita akan lihat supaya kita juga memberikan intervensi dalam kebijakan dan pembiayaan bagi kabupaten yang mengalami kendala," ujarnya.

Selain itu, gubernur juga akan segera melakukan evaluasi terhadap beberapa program kerja sama yang dilakukan sebelumnya dengan pihak kedua, terkait pengembangan SDM. Karena anggaran kerja sama itu dinilai cukup besar.

"Hanya dengan sekelompok kecil tapi anggarannya terlalu besar, seperti kerja sama dengan Yayasan Golden Gate yang telah menghabiskan anggaran Rp80 miliar lebih selama dua tahun," ujarnya.