Manokwari (ANTARA) - Komisi IX DPR RI mengecek kesiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari, Papua Barat.
Rombongan Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meninjau sejumlah sarana dan fasilitas RS tipe C tersebut didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono dan Direktur RSUD drg. Yannie Febby Martina Lefaan, Rabu.
“Pada kunjungan ini kami ingin melihat kesiapan RS milik Pemkab Manokwari dalam memenuhi KRIS. Kami tidak hanya melihat keberhasilan saja, tetapi juga melihat kebutuhan pihak RS,” kata Nihayatul di sela-sela kunjungan.
Ia mengatakan berdasarkan laporan dari direktur RSUD, RS milik Pemkab Manokwari tersebut belum siap menerapkan KRIS.
Rumah sakit tipe C tersebut masih membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat memenuhi 12 kriteria KRIS.
RSUD Manokwari masih menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan peralatan medis.
"Meskipun bangunan rumah sakit cukup banyak, masih banyak ruangan yang belum dilengkapi kipas angin maupun AC. Ini sangat mempengaruhi kenyamanan pasien dan tenaga medis," ujarnya.
Selain itu, meski RSUD Manokwari sudah memiliki gedung untuk pelayanan cuci darah, namun peralatan medis belum lengkap.
Bahkan laboratorium rumah sakit hanya memiliki satu alat utama, dan beberapa tenaga kesehatan harus merangkap sebagai staf administrasi karena kekurangan sumber daya manusia.
Meski memiliki berbagai keterbatasan tersebut, RSUD Manokwari tetap memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
Bahkan, RSUD Manokwari seringkali menangani kasus-kasus rujukan dengan tingkat kesulitan yang semestinya ditangani oleh rumah sakit tipe B. Namun, pembiayaan yang diterima rumah sakit masih berdasarkan status tipe C.
"Kami melihat ketimpangan yang harus segera diatasi. Rumah sakit ini sudah bekerja melebihi kapasitas dan klasifikasinya. Oleh karena itu, kami mendorong agar RSUD Manokwari segera ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe B," katanya.
Peningkatan status tersebut, lanjut Nihayatul, harus diiringi dengan penambahan tempat tidur, pengadaan alat kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
Untuk itu, Komisi IX DPR RI mencoba untuk melakukan intervensi dan mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan tipe RSUD Manokwari guna mengatasi masalah tersebut.
Wakil Bupati Manokwari Mugiyono berterima kasih kepada Komisi IX yang telah meninjau dan melihat langsung kondisi RSUD Manokwari.
Pemkab Manokwari berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di RSUD Manokwari sebagai pusat pelayanan kesehatan.
“Direktur RSUD Manokwari telah mengajukan proposal kepada Kementerian Kesehatan untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang mendesak, semoga bisa didorong juga oleh Komisi IX,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi IX DPR RI cek kesiapan penerapan KRIS di RSUD Manokwari
