Komisi VII DPR minta Prabowo dan Bahlil selamatkan Raja Ampat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Beniyanto mengemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto berani menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menyelamatkan kawasan tersebut.

Menurut dia, keputusan Menteri ESDM itu diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo.

"Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia," sebut Beniyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Beniyanto berpendapat kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) itu sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat.

Respons cepat dan langkah tepat yang diambil Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam serta menjadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan itu memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan dikenal sebagai rumah bagi 75 persen spesies karang dunia.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa beberapa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dapat mengancam ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

Maka dari itu, Beniyanto menuturkan langkah penghentian dan pencabutan IUP oleh Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Legislator yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup itu pun menambahkan bahwa perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan bagi pariwisata berkelanjutan harus diperhatikan.

"Ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan," imbuhnya.

Ke depan, Beniyanto berharap keputusan tersebut menjadi contoh tegas bagi semua pihak bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam harus selalu dijaga.

Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung geopark.

Keempat perusahaan dimaksud, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining,

Walaupun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

"Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan geopark," kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/6).