Sorong (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua merumuskan solusi konkret melalui rapat kerja bersama pimpinan perguruan tinggi swasta untuk menjawab kebutuhan tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Tanah Papua.
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua Suriel Mofu, di Sorong, Jumat malam, menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Tanah Papua masih memprihatinkan.
"Sebab hanya 38 persen dari total calon mahasiswa di Papua yang bisa mengakses pendidikan tinggi," jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan data pendidikan tinggi, dari sekitar 60 ribu calon mahasiswa, hanya sekitar 23 ribu yang mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
"Itu berarti 62 persen lainnya, atau sekitar 37 ribu anak muda Papua belum bisa menikmati pendidikan tinggi,” kata Mofu.
Karena itu, rapat kerja yang melibatkan pimpinan yayasan dan pimpinan dari 77 perguruan tinggi swasta di Papua merupakan forum strategis untuk menyampaikan berbagai informasi penting dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada para pengelola perguruan tinggi di Papua.
“Informasi mencakup kebijakan nasional, beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, hingga strategi meningkatkan kemitraan antara perguruan tinggi swasta dan pemerintah daerah maupun pusat perlu diketahui secara baik supaya peluang itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Papua,” bebernya.
Dia mengatakan, poin penting yang dibahas dan mendapatkan perhatian dalam rapat ini adalah bagaimana mendorong akses yang lebih luas bagi anak-anak Papua, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi lemah.
“Sebagian besar mahasiswa kita berasal dari latar belakang tidak mampu. Kami tidak ingin angka 38 persen yang kuliah ini menjadi stagnan atau malah menurun,” ujarnya.
Rapat ini juga merumuskan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar lahir kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil pendidikan tinggi di Papua.
"Permasalahan yang muncul dari rapat ini akan dibawa ke tingkat nasional, supaya kementerian bisa membuat kebijakan afirmatif. Tapi kita juga perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah di setiap provinsi di Tanah Papua," harapnya.
Selain rekomendasi kebijakan, LLDIKTI XIV juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam membenahi infrastruktur dan pendanaan perguruan tinggi swasta.
"Lewat rapat ini ada langkah nyata dari berbagai pihak untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang selama ini masih terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional," ujarnya.
