Gubernur Kambu: Bupati wajib biayai pendidikan dokter spesialis

Sorong (ANTARA) - Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu mewajibkan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menyiapkan anggaran khusus pendidikan calon dokter spesialis sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.

"Minimal setiap kabupaten/kota menguliahkan satu atau dua orang setiap tahun untuk menjadi dokter spesialis," ujar Elisa Kambu di Sorong, Jumat.

Ia menegaskan bahwa prioritas penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis adalah anak-anak asli Papua serta warga non-Papua yang lahir dan besar di Papua Barat Daya.

Menurutnya, keberadaan tenaga dokter spesialis masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan secara bertahap.

"Target saya, ketika masa jabatan berakhir, jumlah dokter spesialis di Papua Barat Daya sudah bertambah 60 hingga 70 orang," katanya menegaskan.

Pemerintah Provinsi PBD tengah memulai program ini dengan mengirim 10 calon dokter spesialis untuk menempuh pendidikan pada tahun ini, dan akan melanjutkan dengan jumlah yang sama tahun depan.

"Kalau tiap kabupaten/kota mengirim satu atau dua orang setiap tahun, maka target tersebut bisa dicapai. Misalnya dua orang dari setiap daerah, sudah ada 10 dokter spesialis dalam setahun," katanya.

Elisa Kambu juga telah mengumpulkan para dokter untuk menyampaikan langsung kebijakan ini. Dari upaya itu, kini satu peserta didik telah lulus sebagai spesialis anestesi di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

"Dan saat ini kita sedang menunggu Oktober 2025 untuk melakukan seleksi program dokter spesialis, supaya menggenapi 10 orang tahun ini kuliah," ujarnya.

Pemprov PBD juga menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas ternama di Indonesia seperti Unhas, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), guna mengakomodasi pendidikan para calon dokter spesialis asal Papua Barat Daya.