Manokwari (ANTARA) - Kantor Pos Indonesia Cabang Manokwari menargetkan menjual sebanyak 10 ton beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mulai digelar sejak Jumat (18/7), bekerja sama dengan Perum Bulog Manokwari.
Executive Manager PT Pos Indonesia Cabang Manokwari Dominius Harmoko Pandiangan di Manokwari, Sabtu mengatakan, target tersebut sesuai capaian pihaknya saat melaksanakan operasi pasar murah menjelang Idul Fitri 2025.
“Memang belum ada target dari pusat, namun pada operasi pasar sebelum Idul Fitri lalu kita mampu menjual 10 ton beras dalam dua minggu. Maka kali ini kami targetkan mampu jual minimal sama, 10 ton,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada GPM kali ini Kantor Pos Manokwari hanya menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Saat ini pihaknya telah menerima pengiriman awal beras SPHP sebanyak satu ton atau 200 sak dari Bulog dan masing-masing sak berisi 5 kilogram.
Beras SPHP yang dijual melalui Pos Indonesia dibanderol dengan harga Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 per sak.
Ia optimistis dapat mencapai target tersebut karena PT Pos selalu gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya. Apalagi harga beras yang dijual cukup terjangkau.
“Jika satu ton pertama ini habis, kami akan ajukan lagi ke Bulog. Selagi stok masih ada dari Bulog, kami pasti selalu melakukan penjualan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, GPM merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok.
Program tersebut sangat membantu masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang fluktuatif.
Penjualan GPM dilayani di enam titik Kantor Pos, yakni Kantor Cabang Manokwari, KCP Sanggeng, KCP Prafi, KCP Warmare, KCP Ransiki, dan KCP Oransbari.
Penjualan di kantor cabang pembantu terutama di daerah pinggiran disebutnya lebih cepat habis karena lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Seperti di KCP Prafi dan Warmare, kalau kami kirim 100 sak biasanya langsung habis dalam sehari,” ujarnya.
Untuk menjaga pemerataan, pembelian dibatasi maksimal dua sak atau 10 kilogram per orang per hari.
Data pembelian juga dicatat secara digital melalui aplikasi AgriPos yang terhubung langsung ke Kementerian Pertanian.
“Setiap pembeli wajib menunjukkan KTP, dan akan direkam sistem. Ini mencegah pembelian ganda dan memastikan distribusi yang adil,” jelasnya.
