Manokwari (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengintegrasikan kelembagaan penyuluh pertanian ke dalam struktur kementerian dalam rangka mempercepat realisasi swasembada pangan.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Doktor Tedy Dirhamsyah di Manokwari, Papua Barat, Minggu mengatakan, para penyuluh akan ditarik dari struktur pemerintah daerah ke dalam struktur kementerian.
Kebijakan strategis ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, dengan maksud mengoptimalkan peran penyuluh pertanian.
"Sabtu (26/7) kemarin, kami sudah sosialisasi Inpres Nomor 3 untuk pemangku kepentingan se-Papua Barat. Penyuluh pertanian akan ditarik dari struktur pemerintah daerah," kata Tedy.
Menurut dia, penarikan struktur kelembagaan penyuluh pertanian merupakan hal penting yang berdampak terhadap kemudahan koordinasi mempercepat pencapaian kemandirian pangan, terutama komoditas padi.
Sosialisasi Inpres Nomor 3 diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dan pembekalan bagi para penyuluh agar siap menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di masing-masing wilayah.
"Dengan begitu, arah kebijakan antara pusat dan daerah menjadi satu kesatuan supaya pelaksanaan program lebih maksimal," ujarnya.
Tedy menyebut bahwa cadangan beras Indonesia saat ini telah mencapai 4,3 juta ton, dan kinerja produksi tersebut bakal menjadi pijakan untuk mengakselerasi kedaulatan pangan secara nasional.
Program strategis yang dilaksanakan Kementan guna meningkatkan produktivitas pertanian, antara lain, pencetakan sawah baru 225 ribu hektare, optimalisasi lahan rawa dan bukan rawa, serta perbaikan jaringan irigasi.
“Kalau optimalisasi lahan bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam,” kata Tedy.
Selain itu, kata dia, Kementan juga sementara mengembangkan program pompanisasi lahan kering dengan target satu juta hektare, termasuk distribusi bantuan benih unggul untuk meningkatkan hasil panen.
Pemanfaatan lahan kering (bukan irigasi) menjadi lahan pertanian aktif melalui konsep pengelolaan kolektif oleh kelompok tani, berdampak positif terhadap hasil produksi maupun perluasan skala usaha tani.
"Dengan program ini, petani diharapkan dapat melakukan lebih dari satu kali masa tanam dalam setahun," ujar Tedy.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementan integrasikan penyuluh pertanian percepat swasembada pangan
