Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah merealisasikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahap I tahun 2025 untuk empat pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat sebesar Rp7,498 miliar.
Empat daerah yang dimaksud meliputi Manokwari Selatan sebanyak Rp3,02 miliar, kemudian Manokwari Rp1,93 miliar, Teluk Wondama Rp1,63 miliar, dan Pegunungan Arfak Rp918 juta.
"Penyaluran baru 10,27 persen dari total pagu efisiensi Rp72,95 miliar untuk enam pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Manokwari," kata Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.
Dia menjelaskan penyaluran DAK Fisik menggunakan skema bertahap, skema sekaligus untuk kurang dari Rp1 miliar, dan skema sekaligus dengan rekomendasi untuk lebih dari Rp1 miliar.
Kinerja penyerapan DAK Fisik belum sesuai ekspektasi karena sejumlah faktor antara lain, masa transisi kepala daerah, keterlambatan proses tender dan dokumen kontraktual belum rampung.
"Penyaluran dilakukan setelah KPPN nyatakan dokumen serah terima (BAST) lengkap. Pemprov dan Pemkab Teluk Bintuni belum salur," jelas dia.
Kementerian Keuangan, kata dia, memperpanjang batas waktu pengajuan dokumen syarat salur DAK Fisik tahap I-2025 dari semula 22 Juli pukul 17.00 WIB menjadi 29 Agustus pukul 17.00 WIB.
KPPN Manokwari secara masif melakukan monitoring sekaligus meningkatkan koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah agar tidak melewati batas waktu penyaluran DAK Fisik tahap I.
"Perpanjangan batas waktu penyaluran tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/MK/PK/2025," ujarnya.
Dia menyebut total pagu efisiensi DAK Fisik 2025 yang dialokasikan untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp2,35 miliar, dan Pemkab Manokwari mendapat pagu mencapai Rp21,25 miliar.
Selanjutnya, Pemkab Teluk Wondama menerima pagu Rp16,51 miliar, Pemkab Manokwari Selatan Rp12,32 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp2,65 miliar, dan Pemkab Teluk Bintuni Rp200 juta.
"Pembiayaan DAK fisik tahun ini fokus bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Kalau infrastruktur jalan dan jembatan sudah diblokir," kata Agus.
