Manokwari (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan BGN Papua Barat Erika Vionita di Manokwari, Kamis, mengatakan, tiga kabupaten tersebut adalah Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.
“Untuk Papua Barat baru tiga kabupaten yang sudah membentuk satgas, sementara kabupaten lainnya seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan pemprov belum membentuk satgas,” ujar Erika pada kegiatan Focus Group Discussion pelaksanaan MBG di Papua Barat.
Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk tim Satgas Pengawasan MBG.
Pembentukan satgas ini penting untuk memastikan pengawasan dapur penyedia MBG di setiap kabupaten/kota berjalan optimal.
Satgas Pengawasan MBG memiliki sasaran utama peserta didik penerima MBG, sedangkan sasaran kedua adalah peserta non-didik seperti ibu hamil dan balita.
“Kami bertugas untuk mendorong agar seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat dapat segera membentuk satgas. Saya sudah dijadwalkan bertemu dengan Wabup Manokwari hari ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, meski dapur pengelola MBG masih memiliki banyak kekurangan, namun program tersebut menunjukkan indikator berhasil. Hal itu dapat terlihat dari meningkatnya semangat siswa untuk hadir di sekolah.
“Bahkan tim pencucian tempat makan setiap hari menerima surat dari siswa yang berisi ucapan terima kasih dan permintaan menu tertentu. Itu menjadi motivasi bagi SPPG, ahli gizi, akuntan, dan relawan di dapur,” kata Erika.
Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mengatakan tingginya minat pihak swasta mengelola dapur sehat MBG menunjukkan program tersebut berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal.
“Ada 25 perusahaan yang sudah mendaftar langsung ke BGN pusat dan kini masuk daftar tunggu untuk bisa beroperasi,” ujarnya.
Pemkab Manokwari segera membentuk Satgas Pengawasan MBG untuk memudahkan pengawasan terhadap seluruh pengelola MBG yang beroperasi di Manokwari.
Satgas Pengawasan MBG ditetapkan melalui SK Bupati agar pemerintah daerah bisa mengontrol kualitas makanan, memastikan kelayakan konsumsi, dan mencegah potensi keracunan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Manokwari membutuhkan setidaknya 19 dapur sehat MBG, namun saat ini baru sembilan dapur yang beroperasi.
Saat ini BGN juga sedang menyiapkan pembangunan tiga dapur SPPG tambahan di Manokwari untuk memperluas jangkauan pelayanan Program MBG terutama di distrik-distrik terjauh.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Tiga kabupaten di Papua Barat sudah bentuk Satgas Pengawasan MBG
