Manokwari (ANTARA) - Komite III DPD RI menyarankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap vendor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini penting karena saat ini jumlah kasus keracunan massal setelah siswa mengonsumsi MBG mencapai 5.626 kasus, sehingga ke depannya menu makan MBG lebih berkualitas.
"BGN sebagai penanggung jawab harus mengevaluasi menu MBG. Kasus keracunan bukan sedikit," kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma dalam keterangan resminya kepada ANTARA di Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Menurut dia, BGN harus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG guna memastikan menu makanan tetap aman dikonsumsi.
BGN juga wajib mengambil tindakan tegas apabila menemukan vendor yang melanggar ketentuan penerapan standar keamanan serta kebersihan proses penyediaan makanan bergizi.
"Harus ada sanksi. Jangan kompromi soal kesehatan anak bangsa,” ujarnya.
Dia menyebut mekanisme evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi pengamatan langsung mulai dari kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, distribusi, hingga sistem pengawasan.
Evaluasi secara komprehensif harus dilakukan agar penyelenggaraan program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi generasi muda, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
"Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah menurun, karena kelalaian yang bisa dicegah,” ucap Filep.
Komite III DPD RI, lanjut Filep, akan meminta penjelasan dari pihak terkait dan menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan sehingga program MBG berjalan dengan standar yang lebih ketat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komite III DPD RI sarankan BGN evaluasi menyeluruh vendor program MBG
