Sorong (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna mendorong pemerataan akses internet di provinsi ke-38 itu.
Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Agus Padnu Purnama di Sorong, Selasa, menjelaskan rapat koordinasi ini untuk memetakan kondisi aktual infrastruktur telekomunikasi, khususnya akses internet, di wilayah Papua Barat Daya.
"Kita ingin mendengar dan melihat langsung kondisi infrastruktur telekomunikasi, khususnya internet di Papua Barat Daya," jelasnya saat rapat bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan bupati wali kota pada kunjungannya di provinsi ke-38 itu di Kota Sorong.
Agus menyebutkan bahwa Papua Barat Daya merupakan wilayah yang sangat strategis namun masih menghadapi tantangan besar, terutama akses internet yang belum merata, terutama di pedalaman dan wilayah kepulauan.
Selain itu, terbatasnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akibat faktor geografis, rendahnya literasi digital masyarakat dan ancaman keamanan siber yang terus berkembang.
"Sebagai kementerian koordinasi, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk memastikan pembangunan digital berjalan searah dengan penguatan kedaulatan dan keamanan nasional," katanya.
Rapat koordinasi ini diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama yakni pemetaan wilayah prioritas dan blank spot, guna mendapatkan data faktual dan peta pembangunan konektivitas yang tepat sasaran.
Kemudian, perumusan strategi percepatan pembangunan infrastruktur internet yang terukur dan berkelanjutan.
"Dan juga penguatan komitmen lintas sektor, antara pemerintah pusat, daerah, industri, dan asosiasi, guna membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan," jelasnya.
Menurut dia, membangun konektivitas digital di Papua Barat Daya bukan hal mudah. Tapi sejarah mengajarkan, tidak ada tantangan yang lebih besar dari tekad dan persatuan.
Agus juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai titik awal lahirnya peta jalan digital nasional yang inklusif, khususnya untuk wilayah timur Indonesia.
Marsma Agus menyoroti bahwa nama “Papua Barat Daya” bukan sekadar menunjukkan arah mata angin, melainkan melambangkan potensi daya atau kekuatan yang besar.
Papua Barat Daya memiliki daya alam seperti kekayaan laut, perikanan, energi, dan kehutanan. Kemudian daya wisata dengan keindahan Raja Ampat yang mendunia. Daya geografis, yakni posisi strategis dengan akses laut internasional dan Daya infrastruktur dengan penetapan Bandara Domine Eduard Osok sebagai bandara internasional.
Agus mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan transformasi digital sebagai medan perjuangan baru bangsa Indonesia.
“Jika dulu senjata kita adalah bambu runcing, hari ini senjata kita adalah teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenko Polkam bahas pemerataan akses internet di Papua Barat Daya
