Sorong (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yuni Zahraini menekankan perbaikan gizi di Provinsi Papua Barat Daya harus dilihat sebagai upaya berkelanjutan dalam seluruh siklus kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia (lansia).
"Pendekatan siklus hidup sangat penting untuk memastikan setiap kelompok usia mendapat intervensi dan edukasi yang sesuai," katanya saat membawakan materi pada kegiatan evaluasi dan pemantapan program perbaikan gizi masyarakat yang digelar Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong, Selasa.
Ia menekankan pentingnya edukasi visual, seperti piring makan sehat, takaran bahan makanan, serta alat bantu edukatif lainnya, di tingkat posyandu dan sekolah. Menurut dia, edukasi dan intervensi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan pada setiap tahap usia.
“Perbaikan gizi harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan,” ujarnya.
Yuni juga menyoroti peran strategis Dana Desa dalam mendukung penyediaan makanan tambahan di posyandu, yang dinilai sebagai praktik baik di berbagai daerah.
“Kami mengapresiasi kepala desa yang telah menggunakan Dana Desa untuk mendukung program gizi. Ini contoh konkret bagaimana desa dapat berkontribusi dalam peningkatan status gizi,” ucapnya.
Sebagai pendekatan lokal, ia mendorong penggunaan menu pangan lokal bergizi, seperti bubur kacang hijau atau bubur ayam dengan sayuran, yang lebih mudah diterima masyarakat dan sesuai dengan kearifan lokal.
Kepala Dinas Kesehatan PBD Naomi Netty Howai menyatakan perbaikan gizi merupakan bagian dari prioritas pembangunan kesehatan di provinsi ini. “Kami berkomitmen memastikan intervensi gizi yang tepat sasaran dan berbasis data," katanya.
Menurut dia, dukungan dari pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk menciptakan pemenuhan gizi yang berkualitas bagi penerima manfaat.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD telah mencanangkan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi bayi, balita, dan ibu hamil, guna mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045.
“Kita telah menganggarkan Rp3,303 miliar untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 1.000 HPK ini,” ungkapnya.
Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut, yang bertujuan memantapkan implementasi program perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh di enam daerah.
Naomi berharap kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 18 hingga 20 Agustus 2025 ini dapat mendorong para petugas kesehatan di daerah untuk meningkatkan capaian program secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan seluruh program perbaikan gizi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat guna melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: Perbaikan gizi harus dimulai dari masa hamil hingga lansia
