Pemprov Papua Barat Daya lakukan penilaian penanganan stunting

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) melakukan penilaian kinerja kabupaten dan kota terhadap implementasi delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting untuk mencapai target nasional 14 persen.

Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rahman di Sorong, Jumat, menjelaskan penilaian ini sejalan dengan target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen pada 2029.

Menurut dia, upaya penurunan angka stunting ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga penting sekali kembali melakukan penilaian sejauh mana delapan aksi itu diimplementasikan di enam kabupaten dan kota.

Dia menyebutkan prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 30,5 persen pada 2024.

Oleh karena itu, katanya, percepatan penurunan stunting masuk dalam agenda pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Daya 2025–2029.

"Penilaian ini bertujuan memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif berjalan efektif di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya," ujarnya.

Selain itu penilaian implementasi delapan aksi itu, juga diikuti dengan penilaian integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan pemerintah kabupaten/kota.

"Penilaian juga diharapkan dapat mengidentifikasi praktik baik dan tantangan yang dihadapi daerah," katanya.

Dia mengatakan, ada tiga tujuan utama dalam penilaian ini, yakni menilai capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kemudian memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas intervensi.

"Selanjutnya mendorong komitmen lintas sektor di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna mendukung target RPJMD Papua Barat Daya dan RPJMN 2025–2029," ucapnya.

Asisten III Sekretariat Daerah PBD, Atika Rafika, menekankan pentingnya penilaian kinerja ini sebagai momentum evaluasi terhadap upaya penurunan stunting di daerah.

“Penilaian kinerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, sekaligus umpan balik bagi pemerintah daerah dalam memperkuat intervensi dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga tokoh masyarakat.

“Koordinasi yang baik akan menjadi kunci, karena penurunan stunting tidak bisa hanya dilihat dari angka, tetapi dari kerja sama lintas sektor yang nyata,” ujarnya.