Timika (ANTARA) - Kepolisian Resor Mimika, Papua Tengah kini mengusut kasus kebakaran bekas Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang terjadi pada Sabtu (20/9).
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman di Timika, Senin, mengatakan dari beberapa saksi yang sudah diperiksa, diduga kebakaran Kantor Bappeda Mimika yang beralamat di Jalan Cenderawasih SP3 Timika itu terdapat unsur kesengajaan.
"Dari keterangan saksi yang sudah kami periksa, diduga bangunan itu sengaja dibakar. Di tempat itu sudah tidak ada lagi aliran listrik," kata Billy.
Polisi menemukan bekas puntung rokok di atas kertas yang memicu kebakaran. Juga ditemukan terali jendela dalam keadaan terbuka.
"Kemungkinan ada seseorang masuk ke bangunan itu dengan cara membongkar terali, kemudian menaruh puntung rokok di atas kertas sehingga memicu kebakaran," jelasnya.
Adapun ruang yang terbakar merupakan bekas ruang arsip berada di lantai 1 bekas Kantor Bappeda Mimika.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong yang ditemui awak media di Timika, Senin, meminta Bagian Aset Daerah Pemkab Mimika tidak membiarkan gedung bekas Kantor Bappeda tersebut dalam kondisi terbengkalai.
"Kami akan bahas agar gedung itu nantinya bisa difungsikan, tidak terbengkalai seperti sekarang," kata Kemong.
Tidak hanya bekas Kantor Bappeda, Pemkab Mimika juga segera mendata bangunan lain yang tidak terpakai agar bisa difungsikan menjadi kantor sejumlah organisasi perangkat daerah yang masih sewa bangunan di luar kompleks Kantor Pusat Pemerintahan di kawasan SP3 Timika.
Bekas Kantor Bappeda Mimika berkonstruksi dua lantai itu sudah lebih dari setahun tidak lagi difungsikan sejak Bappeda Mimika menempati gedung baru mewah tiga lantai di kawasan Jalan Mayon, Distrik Kuala Kencana.
Pembangunan gedung baru Kantor Bappeda Mimika tersebut yang dilakukan saat pemerintahan mantan Bupati Eltinus Omaleng menuai sorotan publik lantaran menghabiskan anggaran fantastis hingga lebih dari Rp70 miliar.
"Bangun kantor mewah dan megah habiskan anggaran puluhan miliar, padahal masyarakat yang ada di kampung-kampung di gunung dan pesisir pantai masih miskin. Ini sebuah ironi, apalagi Kantor Bappeda yang lama masih sangat layak difungsikan. Ini sama saja pemborosan anggaran gila-gilaan. Tolong aparat penegak hukum usut kasus ini," kritik Stefanus, salah satu warga Timika.
