Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiensi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf guna membahas peningkatan layanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau dalam keterangan yang diterima di Sorong, Jumat, mengatakan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan kuota, fasilitas, serta pelayanan haji dan umrah bagi jamaah asal Papua khususnya di Papua Barat Daya.
"Saya menyampaikan salam hangat dari Gubernur Papua Barat Daya serta ucapan terima kasih atas kesempatan audiensi bersama bapak menteri," ucapnya dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah di kawasan Menteng, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya juga menyoroti hasil rapat kerja Gubernur se-Tanah Papua yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain penguatan koordinasi lintas kementerian dan daerah, percepatan pembangunan asrama haji di Papua Barat Daya, penyediaan layanan khusus yang memperhatikan faktor geografis, akses transportasi, dan tingginya biaya perjalanan jamaah dari Papua.
"Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pusat transportasi se-Tanah Papua dan dinilai layak menjadi lokasi embarkasi haji," ujarnya.
Selain itu, stabilitas keamanan di Sorong juga menjadi keunggulan, ditopang oleh keberadaan sejumlah satuan TNI-Polri seperti Armada III TNI AL, Pasmar 3, Polda Papua Barat Daya, Korem, hingga Detasemen Brimob.
Menanggapi hal itu, Menteri Haji dan Umrah MochamadIrfan Yusuf menyampaikan bahwa syarat penetapan embarkasi penuh adalah keberangkatan minimal 4.000 jamaah per tahun.
"Sementara jumlah jamaah dari Papua saat ini masih di bawah standar tersebut," ucapnya.
Namun demikian, Menteri menyatakan dukungan terhadap inisiatif Papua Barat Daya dan membuka peluang untuk menghadirkan embarkasi antara di Sorong mulai tahun 2027.
“Sebagai langkah awal, hotel-hotel yang tersedia di Kota Sorong dapat dimanfaatkan sementara sebagai asrama haji sebelum pembangunan fasilitas definitif selesai,” ujar Menteri.
Pemerintah pusat juga, tambah dia, akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, serta pihak-pihak terkait guna merealisasikan rencana tersebut.
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa pemerintah daerah dan pusat akan segera membentuk tim koordinasi untuk menindaklanjuti rencana embarkasi haji antara di Sorong secara lebih teknis.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan berharap adanya langkah konkret ke depan untuk menjawab kebutuhan umat Islam di Papua Barat Daya dalam menunaikan ibadah haji dan umrah dengan lebih mudah dan layak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBD bahas peningkatan pelayanan haji dan umrah dengan pemerintah pusat
