BPK Wilayah XXIII fasilitasi Suku Moi Klabra jaga warisan budaya

Aimas (ANTARA) - Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXIII memfasilitasi masyarakat adat Suku Moi Klabra di Kampung Klaflum, Distrik Konhir, Kabupaten Sorong, melalui Program Bantuan Pemerintah (Banpem) Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya menjaga dan memperkuat warisan budaya lokal.

Kepala BPK Wilayah XXIII Dr Nahar Cahyandaru di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, mengatakan bahwa tujuan utama Banpem Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan adalah memastikan budaya lokal tetap hidup, relevan, dan diwariskan secara utuh kepada generasi penerus di tengah derasnya arus modernisasi.

“Kami hadir untuk memastikan budaya di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap lestari dan menjadi kekuatan sosial yang menggerakkan pembangunan,” ujar Nahar.

Menurut dia, Banpem Fasilitasi bukan hanya bantuan dana, tetapi juga bentuk nyata komitmen negara untuk menjaga identitas dan kearifan lokal masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) sosialisasi nilai-nilai Budaya Suku Moi Klabra di Konhir pada 7 November 2025.

Melalui kegiatan FGD di Klaflum, masyarakat Moi Klabra difasilitasi untuk mendiskusikan, mendokumentasikan, dan menyosialisasikan nilai-nilai adat mereka, mulai dari hukum adat, tradisi, hingga sistem sosial.

Proses ini juga melibatkan tetua adat (ne fulus), organisasi pemuda, dan pemerintah setempat sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga warisan budaya.

Kegiatan tersebut juga menjadi wadah penerapan lima nilai budaya penting Suku Moi Klabra, yaitu konsultasi adat, tanggung jawab generasi, pencatatan sejarah, keterbukaan, dan kepemilikan komunal terhadap budaya.

“Peran masyarakat adat sangat dibutuhkan. Melestarikan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas kita semua untuk menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujar Nahar.

Dia mengatakan, upaya ini menjadi langkah penting agar nilai-nilai budaya lokal tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai identitas dan pedoman hidup.

Dia berharap program ini terus menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku budaya untuk menjadikan kebudayaan sebagai modal sosial untuk mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.