Distan Manokwari sebut1.600 hektare sawah rusak akibat tambang ilegal

Manokwari (ANTARA) - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manokwari, Papua Barat mendata, setidaknya 1.600 hektare sawah rusak akibat aktivitas penambangan ilegal emas di Distrik Wasirawi.

Plt Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Manokwari Serdion Rahawarin di Manokwari, Rabu mengatakan, sawah padi yang paling terdampak berada di Distrik Masni.

“Petani-petani pada satuan pemukiman (SP) yaitu SP 6, SP7 dan SP8 di Distrik Masni paling terdampak karena mereka memanfaatkan aliran Sungai Wariori untuk mengairi sawah,” katanya.

Ia mengatakan, lahan sawah di SP 6, SP 7, dan SP 8 tidak bisa digarap karena Sungai Wariori tercemar sedimen dari aktivitas tambang emas ilegal.

Air dari aliran Sungai Wariori dapat menyebabkan lumpur di sawah mengeras dan menutup pori-pori tanah, sehingga petani tidak bisa menanam padi

Ia merinci, terdapat 400 hektare sawah di SP 8, 500 hektare di SP 6, dan 700 hektare di SP 7 yang sudah tidak bisa ditanami padi.

Akibatnya, saat ini sebagian besar petani di wilayah tersebut memilih beralih ke tanaman hortikultura.

“Dari total 1.600 hektare, saat ini hanya tersisa sekitar 20 hektare sawah yang masih bisa digarap di Distrik Masni,” ujarnya.

Ia mengatakan, kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan sawah juga cukup besar karena tiap tahunnya para petani bisa menghasilkan 2 ton padi dari 1 hektare sawah.

Jika diasumsikan petani mampu menjual padi Rp14.000 per kilogram, maka setiap hektare sawah menghasilkan pendapatan sekitar Rp28 juta.

Dengan rusaknya 1.600 hektare sawah maka petani padi di Manokwari kehilangan Rp44,8 miliar per tahun.

“Apalagi saat ini Presiden RI sedang gencar untuk gerakan tanam padi untuk program ketahanan pangan. Seandainya tidak ada pencemaran lingkungan, pasti Manokwari sudah mampu mendukung program tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou mengungkapkan, aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari mulai berkembang pesat sejak 2018 hingga saat ini.

Untuk itu Pemkab Manokwari bersama Polda Papua Barat dengan didukung DPR RI berupaya melakukan penertiban penambangan ilegal.

Akibat tidak ada kontrol dari pemerintah, penambang ilegal berbuat seenaknya dan telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Minim kontrol pemerintah membuat aktivitas tambang ilegal berlangsung liar dan menyebabkan kerusakan parah di hulu Sungai Wariori, sumber utama air masyarakat setempat.