Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari memfasilitasi permintaan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terkait penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat jalur otonomi khusus (otsus).
Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari Brigadir Jenderal TNI Dian Hardiana di Manokwari, Senin, mengatakan gubernur mengharapkan kebijakan afirmatif tersebut kembali dibuka seperti beberapa tahun silam.
"Kami fasilitasi permintaan pak gubernur, tapi keputusan final menjadi kewenangan Mabes TNI Angkatan Darat," kata dia.
Menurut dia, penerimaan Bintara Otsus seperti tahun 2018 saat Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, merupakan bentuk sinergisitas pemerintah daerah dengan TNI.
Seluruh pembiayaan selama penyelenggaraan seleksi hingga pendidikan calon prajurit TNI orang asli Papua (OAP), bersumber dari dana otsus pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Barat.
"Program ini sebetulnya sejalan dengan upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan, tapi sekali lagi keputusan ada di pusat," ujar Hardiana.
Saat ini, kata dia, Kodam XVIII/Kasuari membutuhkan kurang lebih 9.032 personel untuk melengkapi delapan Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Proses seleksi tetap mengedepankan prinsip transparansi dan objektivitas sekaligus memberikan perhatian khusus bagi calon prajurit OAP yang memenuhi syarat administrasi serta kemampuan dasar.
"Batalyon yang keterisian personel sudah 50 persen itu baru dua, yaitu Batalyon 805 dan Batalyon 806," ujarnya.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengharapkan agar pemerintah pusat dan TNI membuka kembali formasi khusus bagi anak-anak Papua, sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya.
Pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat siap memberikan dukungan, termasuk dalam hal pembiayaan pelatihan dan pendidikan bagi calon prajurit TNI OAP.
“Pemprov siap mendukung pendanaan tahap awal sebelum resmi menjadi anggota TNI dan menjadi tanggung jawab negara,” ucapnya.
