LL Dikti alokasikan Rp24,5 miliar untuk bayar tunjangan dosen Perguruan Tinggi Swasta

Manokwari (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,5 miliar untuk pembayaran tunjangan bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah memiliki sertifikasi.

Kepala LL Dikti Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Suriel Mofu di Manokwari, Kamis, mengatakan anggaran tersebut diberikan kepada seluruh dosen bersertifikasi, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS.

“Hari ini tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang membedakan hanyalah dosen yang sudah punya sertifikasi atau belum,” ujar Mofu.

Ia mengatakan LL Dikti terus berupaya meningkatkan kualitas dosen dan tata kelola pendidikan tinggi swasta di Tanah Papua melalui pembinaan, pendampingan akademik, dan percepatan sertifikasi.

Setelah terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan mendorong dosen PTS untuk melakukan sertifikasi, kata dia, pada tahun ini terjadi lonjakan jumlah sertifikasi dosen di PTS.

Pada tahun 2017, kata dia, hanya terdapat 88 dosen PTS yang memiliki sertifikasi dosen, padahal jumlah dosen PTS saat itu berjumlah sekitar 2.000 dosen di Papua dan Papua Barat.

Dengan upaya-upaya yang bertahap, lanjutnya, jumlah tersebut kini meningkat signifikan, dimana sudah ada 789 dosen PTS yang memiliki sertifikasi dosen pada 2025.

Selain itu jumlah lektor kepala di PTS juga meningkat dari sembilan orang pada tahun 2017 menjadi 66 orang tahun ini. Hal itu, kata dia, menandai peningkatan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi swasta.

“Sertifikasi dosen adalah bentuk pengakuan negara terhadap kepakaran dan keilmuan seorang dosen. Tunjangan kehormatan itu adalah wujud penghargaan negara atas profesionalisme dosen,” katanya.

LL DIKTI Wilayah XIV juga mencatat saat ini terdapat 127 perguruan tinggi negeri dan swasta yang beroperasi di Tanah Papua. Jumlah tersebut terdiri dari lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 75 PTS, dan 47 perguruan tinggi kementerian.

"Perkembangan perguruan tinggi di Tanah Papua, khususnya swasta cukup pesat. Saat saya mulai memimpin tahun 2017 hanya ada 16 universitas, sekarang sudah 24 universitas," katanya.

Ia mengatakan 127 perguruan tinggi tersebut tersebar merata pada enam provinsi di Tanah Papua. Namun hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki perguruan tinggi negeri sekaligus swasta. Sedangkan di provinsi lain hanya memiliki satu jenis perguruan tinggi.