Manokwari (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat menyebutkan sebanyak 16.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Papua menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah pusat.
Kepala LLDikti Wilayah XIV Suriel Mofu di Manokwari, Jumat, mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di wilayah timur Indonesia.
“Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp330 miliar per tahun untuk mendukung pendidikan mahasiswa di Tanah Papua. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua,” ujar Suriel.
Ia mengatakan, jumlah mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa PTS dalam 3-4 tahun belakangan dan lebih diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi.
KIP Kuliah mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa sebesar Rp8 juta per orang per tahun, dari semeter I hingga semester akhir masa studi.
Namun, belum semua mahasiswa mendapatkan beasiswa pemerintah tersebut. Total mahasiswa PTS di enam provinsi Tanah Papua mencapai 60.000 orang, sehingga masih ada 44.000 mahasiswa yang belum menerima beasiswa KIP Kuliah.
“Kami terus berupaya memperjuangkan tambahan kuota. Tahun ini kita sudah menyalurkan 1.683 KIP Kuliah untuk mahasiswa PTS dan kami sudah mengusulkan penambahan 4.200 beasiswa lagi untuk tahun depan,” katanya.
Atas keterbatasan tersebut, LLDikti juga mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua agar ikut menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang belum terakomodasi oleh KIP Kuliah khususnya mahasiswa OAP.
LLDikti Wilayah XIV memiliki data lengkap mahasiswa di seluruh Tanah Papua yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan program beasiswa.
Ia menambahkan, sekitar 92 persen mahasiswa asli Papua (OAP) berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan pemerintah agar mendapat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Hal itu harus menjadi tantangan pemerintah daerah untuk membantu mahasiswa OAP agar mereka bisa merasakan kehadiran negara dan tidak merasa ditinggalkan dalam pembangunan.
“Kalau pemerintah pusat berani mengalokasikan dana besar untuk mahasiswa Papua, seharusnya pemerintah daerah juga ikut membantu anak-anaknya sendiri,” ujarnya.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LLDikti: 16.000 mahasiswa PTS di Tanah Papua terima KIP Kuliah
