Ahmad Nausrauw: 16 SPPG sudah melaksanakan Program MBG

Sorong (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrauw, mengatakan bahwa sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di empat kabupaten/kota telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tinggal dua kabupaten yakni Maybrat dan Tambrauw yang belum melaksanakan program strategis itu karena terkendala sejumlah hal," katanya di Sorong, Rabu.

Ia menjelaskan, seharusnya jumlah SPPG di provinsi ini bisa lebih banyak, namun sebagian masih memerlukan perbaikan, terutama dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

“Dari enam kabupaten dan kota, empat di antaranya sudah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Koordinator Wilayah Program Gizi Nasional (Korwil BGN) Papua Barat Daya agar dua kabupaten tersebut dapat segera melaksanakan program sebelum akhir tahun.

“Kami berharap pada akhir tahun ini dua kabupaten yang belum beroperasi bisa segera menyusul. Saat ini koordinasi terus dilakukan agar semua kabupaten/kota dapat menjalankan program ini secara merata,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jumlah penerima manfaat dari program MBG di Papua Barat Daya sejauh ini telah mencapai sekitar 39.000 anak sekolah dan lebih dari 3.000 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

"Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui pengelolaan dapur 3D yang tersebar di berbagai wilayah," harapnya.

Meski berjalan baik, Nausrauw mengakui masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, terutama terkait kelangkaan bahan baku serta ketidaksesuaian harga kebutuhan pokok di beberapa daerah.

“Sebagian bahan pangan memang masih harus didatangkan dari luar daerah karena belum memadai di Papua Barat Daya," katanya.

Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah akan tetap mendatangkan bahan pangan dari luar wilayah. Namun untuk jangka panjang, Pemprov Papua Barat Daya menyiapkan strategi pemberdayaan petani lokal, termasuk pembukaan lahan baru dan peningkatan kapasitas produksi pertanian.

“Kami sudah meminta pengelola SPPG agar mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Kalau ada kekurangan, barulah dipenuhi dari luar daerah,” tambahnya.

Wakil Gubernur berharap, upaya tersebut dapat menjaga perputaran ekonomi tetap berada di daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Papua Barat Daya.