Papua Barat Daya evaluasi kawasan transmigrasi

Aimas (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan kawasan transmigrasi sebagai langkah strategis untuk menilai hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral PBD Ronald Noya di Sorong, Selasa, menjelaskan evaluasi tersebut mencakup 10 distrik dan 45 kampung yang berada dalam di kawasan transmigrasi Klamono-Saigun, untuk melihat sejauh mana pemberdayaan itu dilakukan.

"Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana masyarakat lokal telah beradaptasi dengan program transmigrasi yang kini difokuskan untuk warga asli Papua," ucapnya.

Menurut dia, kementerian sudah tidak lagi mengirim transmigran dari luar Papua. Karena itu arah kebijakan kini lebih kepada pemberdayaan masyarakat lokal, bagaimana mereka bisa membangun kebiasaan baru dan mengelola potensi ekonomi di wilayahnya sendiri.

Program transmigrasi lokal yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong sejak 2017–2018 kini masuk dalam 45 kawasan prioritas nasional Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Kami evaluasi beberapa proyek pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya pembangunan jalan, sekolah, toilet umum, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat," katanya.

Kemudian, tambah dia, dari sisi pemerintah provinsi telah diberikan bantuan di bidang pertanian dan pelatihan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan tersebut.

"Sesuai hasil evaluasi bahwa meski sejumlah capaian telah terealisasi, kita menemukan ada tantangan, terutama terkait akses jalan dan pemasaran hasil produksi pertanian masyarakat," ujarnya.

Masyarakat sudah menanam dan berproduksi, tetapi masih kesulitan menjual hasilnya karena akses jalan yang terbatas. "Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas teknis,” ungkapnya.

Berkaitan dengan monitoring, pihaknya sudah sering melakukan kunjungan ke Distrik Salawati, Mayamuk, Kalmono, Malabotom, dan Klasafet, untuk melihat secara dekat progres pembangunan.

"Sebelumnya kita sudah sering turun untuk melihat secara dekat perkembangan pembangunan di wilayah transmigrasi," ucapnya.

Dia mengakui banyak keluhan dari masyarakat terutama terkait dengan kualitas akses jalan yang memang masih membutuhkan perhatian.

"Akses jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat di kawasan transmigrasi, ini butuh perhatian serius supaya program strategis itu bisa terwujud secara baik dan maksimal," katanya.

Pihaknya juga mengagendakan dalam waktu dekat turun lagi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan distrik guna memantau perkembangan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dia mengatakan aspirasi masyarakat di kawasan transmigrasi ini akan disampaikan kepada Kementrans untuk mendapatkan Program Trans Gotong Royong.

"Program ini bekerja sama dengan instansi terkait. Karena dana dari program itu akan disalurkan langsung kepada pemerintah daerah setempat dalam bentuk dana tugas pembantuan yang bersumber dari APBN yang nantinya dikelola oleh satuan kerja di pemerintah daerah masing-masing," jelasnya.

Dia mengakui pada 2025 dana Trans Gotong Royong itu sudah masuk di Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong. “Untuk tahun 2025, dana TP dari APBN sudah dialokasikan bagi Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong," katanya.

Ia berharap kolaborasi ini bisa memperkuat sinergi antara Dinas Transmigrasi, Dinas Pertanian, dan pelaku usaha lokal, guna mengoptimalkan Program Transmigrasi Lokal di Papua Barat Daya.