Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan pendekatan pembangunan terintegrasi dari darat hingga laut atau ‘ridge to reef’ sebagai strategi utama menghadapi risiko bencana ekologis dan dampak dari perubahan iklim yang terjadi di wilayah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat membuka Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Internasional Solusi Iklim Berbasis Alam di Manokwari, Senin.
Pendekatan pembangunan tersebut, kata dia, dilatarbelakangi kondisi geografis Papua Barat yang sekitar 60 persen merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan serta lebih dari 70 persen masih berupa hutan alam dengan sebagian besar berada di atas lapisan tanah relatif tipis.\
Hal itu berpotensi terjadinya bencana alam berupa tanah longsor dan pencemaran sungai yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, kepunahan hewan endemik, serta keanekaragaman tumbuhan berpembuluh, jika konversi lahan dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Kalau buka lahan tanpa rencana yang matang, berpotensi terjadi bencana dan proses pemulihan memerlukan waktu sangat lama,” kata Dominggus.
Dominggus berharap penyelenggaraan kegiatan berskala internasional menghasilkan rekomendasi teknis berbasis riset untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat adat.
Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara konservasi dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan kelestarian kawasan hutan dan lautan sebagai fondasi utama mewujudkan ketahanan daerah hingga masa mendatang.
“Bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta tanah longsor di Jawa Barat, menjadi pengingat bahwa pembangunan tanpa perencanaan menyeluruh sangat berisiko,” kata Dominggus.
Ketua panitia konferensi Prof Charlie Danny Heatubun menjelaskan, dua even internasional yang diselenggarakan di Manokwari selama lima hari terhitung sejak 9 hingga 14 Februari 2026 diikuti sebanyak 300 peserta, termasuk 53 peserta dari 16 negara.
Adapun negara yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti even dimaksud meliputi, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brazil, Inggris, Jerman, Kanada, India, Perancis, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Papua Nugini
“Peserta terdiri atas peneliti, akademisi, serta mitra pembangunan dari dalam maupun luar negeri,” katanya.
