DJPb: Belanja infrastruktur di Papua Barat terealisasi Rp174,58 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja infrastruktur di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Februari 2026 mencapai Rp174,58 miliar atau 11,22 persen dari total alokasi Rp1,56 triliun.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I D Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Andik Sugianto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan infrastruktur merupakan tulang punggung konektivitas yang berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Sampai dengan 28 Februari 2026, anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah pusat sudah terserap 11,22 persen dari total pagu neto,” ujar Andik.

Ia menjelaskan belanja infrastruktur yang dimaksud antara lain, preservasi jalan koridor logistik dengan realisasi Rp32,29 miliar dari pagu Rp163,19 miliar, dan preservasi Jalan Trans Papua (Sorong-Merauke) yang terealisasi Rp25,51 miliar dari pagu Rp125,15 miliar.

Kemudian, kegiatan pemeliharaan rutin kualitas ruas jalan guna menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya dengan serapan mencapai Rp16,54 miliar dari pagu sebanyak Rp101 miliar.

“Ada juga pengembangan kawasan strategis dan program prioritas nasional dengan pagu Rp107,59 miliar, tapi masih dalam tahap pelaksanaan sehingga realisasi belum optimal,” ujar dia.

Menurut Andik, capaian realisasi belanja infrastruktur yang masih berada di kisaran 11 persen merupakan pola umum pada awal tahun seiring dengan tahapan administrasi, proses pengadaan, serta kesiapan teknis kegiatan lainnya.

DJPb terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mempercepat proses pelaksanaan proyek sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga pembangunan fisik memberikan dampak terhadap perekonomian di dua provinsi tersebut.

“Percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi kunci agar program yang dilaksanakan pemerintah dapat meningkatkan ekonomi daerah,” ujar dia.

Selain infrastruktur, lanjut dia, belanja tematik APBN 2026 juga dialokasikan untuk program kesehatan dengan total pagu Rp102,46 miliar, program pendidikan sebanyak Rp201,03 miliar, dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp84,78 miliar.

Realisasi belanja kesehatan mencapai Rp11,6 miliar dengan program seperti penyelenggaraan pendidikan Poltekes Kemenkes, kemudian belanja pendidikan terealisasi Rp20,93 miliar, dan belanja mitigasi perubahan iklim terserap Rp5,12 miliar.

“Total belanja tematik untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026 sebanyak Rp2,01 triliun dengan realisasi per Februari 2026 kurang lebih Rp212,23 miliar,” katanya.