Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayawijaya.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat dihubungi di Wamena, Ahad, mengatakan komunikasi dan kolaborasi tetap akan terus dibangun dengan kementerian dan lembaga terkait guna sama-sama membantu penanganan musibah banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayawijaya.
“Tetap ada tim yang terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena bencana alam ini telah masuk dalam status tanggap darurat sehingga bukan hanya menjadi perhatian daerah melainkan secara nasional,” katanya.
Menurut Gubernur Tabo, yang harus dipikirkan oleh tim satuan tugas (satgas) penanganan bencana banjir dan tanah longsor adalah pascabencana apa yang harus dilakukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.
“Pascabencana ini yang nanti timbul masalah ketika tidak ditangani secara baik, maka perlu perhatian khusus untuk penanganan setelah bencana baik pangan, kesehatan serta lain sebagainya,” ujarnya.
Dia menyampaikan terima kasih kepada dukungan Kemensos RI dan BNPB yang telah datang langsung ke Kabupaten Jayawijaya dan melihat situasi terkini mengenai masalah banjir dan tanah longsor.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat ini dapat terus diberikan sampai masalah banjir ini selesai dan masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor bisa kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa tanpa ada kekurangan apapun,” katanya.
Dia menambahkan sejauh ini informasi yang diperoleh 24 distrik terdampak banjir dan enam distrik mengalami tanah longsor di Kabupaten Jayawijaya.
“Kami berharap pembagian logistik dapat merata di semua titik sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat menerima bantuan bahan pokok dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah,” ujarnya.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Papeg dan Pusat kolaborasi tangani banjir Jayawijaya
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025