Papua Pegunungan dorong dinkes kabupaten perkuat laporan program nasional

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) mendorong dinkes di delapan kabupaten agar memperkuat laporan terkait program nasional.

Kepala Dinkes PP dan KB Papeg Isak Yikwa di Wamena, Jumat, mengatakan, kegiatan nasional seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya telah secara rutin dilakukan dinkes delapan kabupaten.

“Program nasional ini sebenarnya telah dilakukan teman-teman di delapan kabupaten, tetapi karena laporannya ke pusat melalui sistem aplikasi yang kurang, maka dianggap teman-teman daerah tidak bekerja,” katanya.

Menurut dia, pelaporan kesehatan saat ini menggunakan aplikasi satu data yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI agar setiap daerah di tanah air melaporkan kegiatannya secara berkala.

“Daerah wajib melaporkan kegiatannya ke Kemenkes melalui aplikasi satu data. Dan terkadang teman-teman terlambat melaporkannya, oleh sebab itu kami selalu ingatkan untuk laporan atau data ini harus diperkuat dengan rutin melaporkan ke pusat,” ujarnya.

Dia menjelaskan laporan program kesehatan itu juga berpengaruh terhadap capaian pelayanan kesehatan di setiap provinsi di Indonesia khususnya Papeg.

“Kalau laporan tidak diberikan setiap rapat koordinasi dengan pusat nanti kami yang akan disorot tentang efektivitas koordinasi dengan dinkes delapan kabupaten. Padahal kami selalu ingatkan teman-teman dinkes delapan kabupaten untuk membuat laporan program kerjanya baik dalam sehari, seminggu maupun sebulan,” katanya.

Dia menambahkan program nasional yang harus dijalankan di setiap daerah seperti CKG dan MBG merupakan kebijakan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk dapat dijalankan dalam memenuhi standar pelayanan minimum di daerah.

“Kami sebatas pengawasan tentang kebijakan-kebijakan nasional yang turun ke daerah. Karena kalau dinkes delapan kabupaten rutin membuat kegiatan dan dibuktikan dengan laporan maka usulan apapun ke Kemenkes segera dibantu, dan itu berlaku sebaliknya,” ujarnya.