Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) guna mengatasi kendala lahan yang menghambat pembangunan pusat pemerintahan provinsi ke-38 di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana di Sorong, Papua Barat, Selasa, mengatakan progres pembangunan saat ini menunjukkan ada peningkatan.
Pembangunan kantor gubernur yang sebelumnya baru rampung 6,67 persen kini jadi 16,32 persen, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dari 6,12 persen jadi 17 persen, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dari 2,66 persen kini jadi 13 persen, sedangkan rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai sekitar 80 persen dari target sebelumnya 70 persen.
Saat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, Dewi menyoroti adanya kendala serius di dua hektare lahan yang belum terselesaikan. Selain juga aksi palang yang menghambat akses kendaraan konstruksi ke lokasi proyek pembangunan pusat pemerintahan provinsi.
"Kami mohon dukungan Pemprov untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini karena sangat menghambat pekerjaan penyedia jasa," ujar Dewi.
Pembangunan tiga gedung utama pemerintahan Pemprov PBD ditargetkan rampung pada akhir 2025. Sedangkan penataan kawasan direncanakan selesai pada 2026, dengan catatan pendanaan tersedia, kata Dewi, menegaskan.
Dewi melakukan kunjungan kerja atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk memantau progres fisik pembangunan tiga kantor utama di Papua Barat Daya serta pengembangan kawasan pusat pemerintahan. Kunjungan tersebut selain menjadi bentuk pengawasan sekaligus bentuk sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di provinsi ke-38.
"Kami hadir lengkap untuk memastikan komitmen kami terhadap pembangunan kantor gubernur, DPRP, MRP, serta kawasan pendukungnya. Untuk penataan kawasan, termasuk jalan dan jembatan, sudah ada kesepakatan bahwa itu menjadi tanggung jawab Pemprov. Kami mohon agar Pemprov juga bersiap mengerjakan bagian tersebut," kata Dewi.
Dalam pertemuan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Gubernur Papua Barat Daya Gubernur Elisa juga memaparkan tantangan utama pembangunan infrastruktur di daerahnya.
"Kami sedang membangun pusat perkantoran provinsi. Namun, sejauh ini baru tiga gedung utama yang dikerjakan pusat, yakni kantor gubernur, DPRP, dan MRP. Sementara kantor-kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum bisa dibangun karena keterbatasan fiskal kami yang hanya Rp1,4 triliun," ujar dia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025