Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Papua Barat melakukan monitoring, evaluasi, dan audit aset organisasi sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan dan tata kelola.
Ketua DPW PPNI Papua Barat Dr Naomi Netty Howay di Sorong Sabtu menjelaskan, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memastikan pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar inventarisasi, tetapi bagian dari penataan organisasi untuk masa depan profesi keperawatan yang lebih profesional,” ujar Naomi.
Dia memberikan apresiasi kepada PPNI Pusat yang telah hadir untuk membuka wawasan anggota PPNI di kabupaten kota karena nantinya dinilai secara berjenjang dari pusat, provinsi hingga ke kabupaten kota.
Audit tersebut turut menghadirkan dua pengurus pusat PPNI, yaitu Dr Ns. Aprisunadi sebagai Bendahara Umum DPP PPNI dan Fajar Tri Asih selaku Bendahara I DPP PPNI).
Mereka memberikan arahan terkait manajemen aset yang akuntabel dan terintegrasi dengan sistem keanggotaan (SIMK).
Kegiatan berlangsung di Kota Sorong selama dua hari, 23 hingga 24 Agustus 2024.
Dr Aprisunadi menekankan pentingnya penguatan aset organisasi sebagai dasar untuk pengembangan kapasitas perawat di daerah.
“Gedung, perlengkapan, hingga SDM adalah aset penting. Organisasi harus siap menjadi rumah bagi anggotanya, termasuk untuk pelatihan dan pengembangan profesional,” jelasnya.
Dia mengatakan, PPNI juga membuka wacana menjadikan aset sebagai pusat pelatihan SDM keperawatan yang siap bersaing di luar negeri secara legal dan profesional.
Menurut dia, kegiatan ini menjadi wujud komitmen DPW PPNI Papua Barat dalam memperkuat tata kelola organisasi berbasis transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sebagai bagian dari reformasi internal menuju organisasi profesi yang lebih kuat dan bermanfaat bagi anggotanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025