Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menilai Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang patuh dalam penganggaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Mustafa, di Manokwari, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar masyarakat memperoleh jaminan kesehatan.
“Papua Barat termasuk kategori daerah patuh dalam anggaran dan iuran JKN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang terus mendaftarkan penduduknya sebagai peserta JKN,” ujar Mustafa dalam pemberian Kasuari JKN Award 2025 pada Pemprov Papua Barat.
Ia mengatakan, hingga 1 September 2025, cakupan kepesertaan JKN di Papua Barat yang meliputi tujuh kabupaten telah mencapai universal healt coverage (UHC) dimana lebih dari 98 persen dari total penduduk terlindungi program JKN.
Angka ini menunjukkan konsistensi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, baik melalui dukungan APBD maupun pembiayaan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN.
Selain aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Hingga September 2025, terdapat 91 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 11 rumah sakit di Provinsi Papua Barat yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Mustafa menambahkan, BPJS Kesehatan terus berinovasi melalui digitalisasi layanan, termasuk aplikasi Mobile JKN yang menyediakan antrean daring, informasi ketersediaan tempat tidur, jadwal operasi, hingga administrasi berbasis NIK.
“Penghargaan Kasuari JKN Award bukan sekadar seremoni, tetapi pengakuan atas komitmen Papua Barat yang konsisten menjaga keberlangsungan program JKN demi pemenuhan hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, menegaskan bahwa capaian lebih dari 98 persen kepesertaan JKN menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap visi nasional Indonesia Emas 2045.
“Komitmen ini menunjukkan bahwa Papua Barat serius memastikan setiap warganya mendapat layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan tanpa hambatan finansial,” katanya.
Papua Barat juga tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi pertama di Indonesia yang meraih penghargaan UHC Award dari pemerintah pusat.
Dengan pencapaian tersebut, Papua Barat memperkuat posisinya sebagai provinsi yang konsisten mendukung JKN sebagai program strategis nasional di bidang kesehatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPJS: Papua Barat sebagai provinsi patuh anggaran dan iuran JKN
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025