Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengaktifkan posko komando waspada bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG telah terjadi peningkatan intensitas hujan sehingga menjadi peringatan bagi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
“Ini adalah sinyal keras bahwa kita tidak boleh lengah. Kita harus waspada dan tidak boleh lupa akan kejadian bencana yang pernah melanda Manokwari seperti banjir, longsor, dan angin kencang,” ujarnya saat memimpin apel gabungan siap siaga bencana.
Hermus menjelaskan apel kesiapsiagaan yang digelar pemerintah daerah merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri agar seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidro meteorologi.
Ia menjelaskan, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama lintas sektor sehingga perlu dipastikan seluruh pemangku kepentingan melakukan persiapan dini, melakukan deteksi dini.
Dengan persiapan dini itu maka jika ada bencana, upaya penyelamatan masyarakat dilakukan secara maksimal dengan koordinasi dan kerja sama yang baik.
Ia memerintahkan seluruh instansi terkait mengaktifkan posko siaga bencana, mengecek kesiapan peralatan seperti perahu karet, tenda, alat berat, dapur umum, logistik, serta memastikan personel siaga 24 jam.
“Jangan sampai saat bencana datang, alat justru macet atau personel tidak berada di tempat,” tegas Hermus.
Instruksi juga disampaikan kepada para kepala distrik untuk melaksanakan apel kesiapsiagaan di tingkat kecamatan, memetakan titik rawan, dan memastikan masyarakat memahami jalur evakuasi.
Ia mewajibkan simulasi bencana minimal sekali dalam setahun agar mitigasi menjadi budaya, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.
Selain itu, Hermus meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappeda memastikan kecukupan anggaran penanganan bencana sejak tahap pra-bencana hingga tanggap darurat dalam APBD 2026.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD Manokwari Tajudin mengatakan posko komando siaga bencana mulai beroperasi sejak Kamis (27/11) dan akan aktif 24 jam selama situasi curah hujan dinyatakan belum aman.
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi untuk mengantisipasi bencana hidro meteorologi. Personel dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan OPD terkait akan bersiaga secara bergantian di posko tersebut.
BPBD mengerahkan 20 personel yang bertugas rutin melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan tim Jitupasna untuk pengkajian kebutuhan pasca bencana.
Ia mengakui keterbatasan peralatan pendukung, tetapi koordinasi lintas instansi menjadi strategi untuk memastikan respons tetap optimal.
“Keterbatasan peralatan ditutupi dengan penguatan koordinasi bersama TNI-Polri, Basarnas, dan OPD sehingga respons terhadap bencana tetap maksimal,” kata Tajudin.
BPBD Manokwari juga telah menyusun peta kajian risiko bencana serta rencana kontinjensi untuk gempa bumi, banjir, longsor, dan tsunami.
Wilayah rawan banjir berada di Distrik Tanah Rubuh, Distrik Masni, dan sejumlah titik perkotaan seperti Kelurahan Wosi, sedangkan kawasan pegunungan di Distrik Warmare dan Mokwam tergolong rawan longsor.
Tajudin menambahkan, pembiayaan penanganan bencana akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat diakses setelah status darurat bencana ditetapkan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025