Pemkot Sorong susun rencana kontingensi banjir optimalkan kesiapsiagaan

Sorong (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong menyusun dokumen rencana kontingensi (rekon) banjir sebagai langkah strategis mengoptimalkan kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Staf Ahli Wali Kota Sorong Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Abdul Rahim Oeli di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat, mengatakan dokumen ini sangat penting, karena nantinya sebagai alat perencanaan terpadu dalam penanggulangan bencana banjir di tingkat daerah.

“Dokumen ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi bencana banjir,” ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi dan lokakarya penyusunan dokumen rencana rekon banjir.

Menurut dia, penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko banjir di Kota Sorong. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sorong termasuk wilayah dengan kategori risiko tinggi dengan nilai skor 176,50.

Kondisi tersebut diperparah oleh faktor geografis, perubahan iklim global, serta perkembangan kota yang pesat sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

“Kita tidak bisa hanya menunggu bencana datang. Pemerintah daerah harus memiliki rencana operasional yang jelas, peta risiko, serta mekanisme koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana bisa lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Dokumen rekon banjir ini disusun sesuai amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Bencana, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.

Melalui lokakarya ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait membahas skenario kejadian banjir, jumlah penduduk berisiko, hingga sumber daya dan unsur potensi yang akan dilibatkan dalam respons bencana.

“Harapannya, dokumen ini menjadi acuan kerja lintas sektor agar setiap perangkat daerah, lembaga, dan masyarakat dapat berperan aktif sesuai kapasitasnya masing-masing,” harapnya.

Ia menambahkan manfaat terbesar dari dokumen rekon ini adalah terciptanya pemerintahan daerah yang lebih tangguh dan responsif terhadap potensi bencana, sekaligus mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor, koordinasi yang efektif dan komitmen bersama adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan proses penyusunan dokumen diawali dengan tahapan sosialisasi dan menggandeng pemangku kebijakan, seperti TNI/Polri, akademisi, kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat.

"Ini penting, karena banjir sering terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Sorong," ujarnya.

Dia menargetkan penyelesaian penyusunan dokumen ini pada akhir tahun ini. "Saat ini kita masih mengumpulkan data konkret dari berbagai sektoral untuk bisa mendukung dokumen ini. Jadi, nanti kita sudah tahu berapa banyak kekuatan, baik sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung," katanya.