Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Bmencatat realisasi belanja kementerian/lembaga hingga Oktober 2025 mencapai Rp2,92 triliun atau 64 persen dari pagu sebesar Rp4,56 triliun.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan akselerasi positif sebesar 18,4 persen secara bulanan (month to month/m-t-m).
"Tapi secara tahunan, terjadi kontraksi 17,5 persen dibanding realisasi pada periode Oktober 2024," kata Kurniawan.
Ia merinci belanja dimaksud meliputi, belanja pegawai Rp1,37 triliun, belanja barang Rp1,08 triliun, belanja modal Rp452,38 miliar, belanja bantuan sosial Rp327,32 juta, dan belanja lainnya Rp5,44 miliar.
Belanja pegawai menjadi komponen dengan serapan tertinggi yaitu 8,81 persen, disusul belanja barang 54,4 persen, belanja modal 51,9 persen, belanja bantuan sosial 48,7 persen, dan belanja lainnya 32,7 persen.
"Belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri menjadi penyumbang terbesar," ujarnya.
Dari pendekatan organisasi, kata dia, terdapat sepuluh kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, namun serapan belum maksimal karena hanya menyumbang 2,5 persen dari total realisasi pada Oktober 2025.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja serapan belanja satuan kerja yang menangani sektor infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan realisasi belanja 45,10 persen dari pagu Rp1,28 triliun.
"Memang perlu dilakukan optimalisasi lagi agar serapannya meningkat. Serapan belanja di Kementerian PU dan Kementerian Agama kurang dari 60 persen," ucap Kurniawan.
Menurut dia, kinerja belanja kementerian/lembaga juga turut dipengaruhi sejumlah kendala teknis, seperti revisi maupun pembukaan blokir anggaran, dan keterlambatan penandatangan serta penyelesaian kontrak.
Kemudian, transisi kepemimpinan, penetapan pejabat definitif kuasa pengguna anggaran, serta keterbatasan sumber daya pengelola anggaran setelah adanya pemecahan satu unit menjadi beberapa unit kerja.
"Termasuk pelelangan ulang akibat minimnya penyedia yang memenuhi kualifikasi juga menjadi faktor penghambat penyerapan anggaran," kata Kurniawan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025