Kanwil DJPb Papua Barat dan KPPN Manokwari gaungkan integritas layanan publik

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari menggaungkan integritas dan peningkatan kualitas layanan publik.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik bertema "Membangun Jembatan Kolaboratif, Wujudkan Layanan Inovatif dan Inklusif" di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Rabu.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik.

Kemudian, memperoleh masukan dari pengguna layanan, sekaligus menjadi sarana monitoring dan evaluasi penyelenggaraan guna mengetahui efektivitas penerapan standar kebijakan layanan.

"Termasuk meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, sehingga publik semakin percaya terhadap DJPb dan KPPN," ujarnya.

Selain itu, kata dia, dilakukan penandatangan Kasuari Charter sebagai wujud komitmen pembentukan forum jembatan zona integritas bertajuk "Sinergi Integritas: Satukan Langkah Menuju Papua Emas".

Poin penting Kasuari Charter antara lain meneguhkan integritas tata kelola pemerintahan, memperkuat kolaborasi, dan menjadikan zona integritas sebagai gerakan kolektif menuju birokrasi bersih melayani.

"Momentum penting forum konsultasi publik kali ini yaitu adanya penandatangan Kasuari Charter," katanya.

Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso menyebut pihaknya telah menciptakan berbagai layanan inovasi, yaitu KOTOP 065, Kelas Akselerasi, Sari Papeda 065, Mansim 065, Portal PD, dan Invasi 065.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan KPPN Manokwari pada semester I tahun 2025, mencerminkan kualitas layanan masuk kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,92 dari skala 5.

"Kanwil DJPb Papua Barat dan KPPN Manokwari berkomitmen menghadirkan layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," ucap Kurniawan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat Amus Atkana mengajak seluruh pihak mengawal penerapan standar pelayanan publik yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara.

"Setiap warga harus merasa mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan harkat dan martabatnya,” katanya.