Manokwari (ANTARA) - Pemerintah provinsi Papua Barat fokuskan lima prioritas pembangunan di tahun 2023 dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang terus dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi itu.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhamad Lakotani pada acara pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, yang digelar di Manokwari, Selasa (26/4).
Wakil Gubernur menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di Provinsi Papua Barat, pertama: percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua: peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial.
Prioritas ketiga: pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat: peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan.
"Prioritas kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah," ujar Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur mengatakan, dengan menetapkan lima prioritas pembangunan ini, Pemerintah juga telah membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD 2023 dengan berpedoman pada RDP Provinsi Papua Barat 2023-2026.
"Target realistis yang akan dicapai di tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), presentase tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) lahan dan kehutanan," ujar Muhamad Lakotani.
Wakil Gubernur menyebutkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021.
Selanjutnya tingkat kemiskinan Papua Barat di tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 20,86 persen dari 21,82 persen di tahun 2021; rasio gini di tahun 2023 ditargetkan 0,378 persen dari 0,374 persen di tahun 2021.
"Tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat tahun 2023 kami targetkan turun menjadi 5,69 persen dari 5,84 persen di tahun 2021; dan tingkat emisi GRK tahun 2023 ditargetkan 3.740.830 TCO2/tahun dari 5.344.043 TCO2/tahun pada 2021 lalu," ujar Lakotani.
Muhamad Lakotani berharap kepada seluruh peserta Musrenbang yang terdiri dari 13 bupati/walikota dan perangkat teknis masing-masing daerah agar fokus pada sasaran makro daerah yang tertuang dalam RKPD dimaksud pada.
"Ini menjadi tantangan kita agar bekerja keras, berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat melalui usulan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," tutup Muhamad Lakotani.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat 2023 ini digelar secara luring dan daring dengan tema "Mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberian masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari".
Dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan hingga staf ahli Bappenas selaku narasumber yang memaparkan perencanaan program strategis nasional dan daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan hingga tata kelola keuangan daerah.
