Wasior (ANTARA) - Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Mambor menyebutkan bahwa pembangunan bandara baru yang berlokasi di Kampung Mawoi, Distrik Wasior merupakan program prioritas Pemkab setempat yang harus segera dimulai pada 2023.
Mambor ketika dihubungi dari Manokwari, Rabu, mengatakan pembangunan bandara baru itu sebetulnya merupakan program yang ditawarkan Pemerintah Pusat.
"Bapak Presiden Jokowi menjanjikan itu sejak 5 April 2016 saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat. Sudah lama sekali. Makanya begitu kami dilantik pada 5 Mei 2021, saya bersama Pak Wakil Bupati menetapkan ini sebagai salah satu program prioritas, karena pintu sudah dibuka, kami bukan baru mengetuk pintu," kata Mambor.
Menurut dia, semua orang pasti memahami manfaat keberadaan sebuah bandara yaitu akan memberikan dampak besar terhadap pelbagai sektor guna meningkatkan perekonomian daerah, terutama perekonomian masyarakat.
Keberadaan bandara baru di Wondama itu juga mendukung program pengembangan pariwisata sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Teluk Wondama.
Sehubungan dengan rencana itu, Pemkab Wondama telah menyiapkan beberapa dokumen teknis maupun berkaitan dengan administrasi pengurusan tanah lokasi bandara baru.
Dalam waktu satu tahun ini, kata Bupati Mambor, Pemkab Wondama sangat intensif menyiapkan beberapa dokumen teknis seperti AMDAL. Sejak 2021, BPN Wondama juga terlibat membuat peta bidang sebagaimana ketentuan UU Nomor 22 tahun 2021 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Peta bidang yang disiapkan BPN itu nantinya akan digunakan oleh Tim Appraisal untuk melakukan penghitungan berapa besar biaya yang harus digelontorkan untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
"Kami dari Pemda sendiri sudah menyiapkan biaya baik untuk penyelesaian tanah, juga untuk mendukung Tim BPN yang melakukan penetapan peta bidang, termasuk Tim Appraisal yang akan melakukan perhitungan baik pengadaan tanah maupun tanaman," jelasnya.
Sejak 2021 juga Pemkab Wondama terus melakukan negosiasi dan pendekatan kepada para pihak yang memiliki hak ulayat atas lahan bandara baru di Mawoi, Wasior.
"Kita tetap mengakui dan menghargai hak ulayat mereka, sehingga komunikasi tetap dibangun dengan mereka masing-masing. Karena masih terjadi tarik-menarik diantara mereka. Ada satu hal yang baik yaitu masing-masing menyatakan memberikan dukungan terhadap pembangunan ini. Kami berharap lewat komunikasi yang dibangun ini ada kesepakatan antara beberapa pihak," harap Mambor.
Pemkab Wondama juga aktif melakukan komunikasi ke Pemerintah Pusat dengan harapan pekerjaan bandara baru tersebut bisa dimulai atas dasar komitmen-komitmen yang dibuat oleh masyarakat.
"Dalam hal pembayaran tanah juga kita tidak bisa sembarang-sembarang, kita tetap penuhi apa yang menjadi hak masyarakat tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Saya pikir itu sudah hampir 90 persen persyaratan yang diminta sudah dipenuhi, tinggal penetapan lokasi setelah itu RTT (Rencana Teknis Terinci)," paparnya.
Adapun tahun ini Pemkab Wondama sudah menyediakan anggaran untuk pembangunan akses jalan masuk menuju lokasi bandara baru. Dengan dibukanya akses masuk menuju lokasi bandara baru itu maka akan memudahkan segala kegiatan seperti pembersihan lahan hingga pembangunan fisik bandara yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Lokasi bandara baru tersebut berjarak sekitar 8 hingga 10 kilometer dari Kota Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama. Adapun landas pacu bandara yang fungsional saat ini hanya 600 meter sehingga hanya bisa didarati pesawat jenis Cesna Grand Caravan dan Twin Otter.
Sesuai studi rencana induk bandara baru Teluk Wondama di Mawoi, akan dilakukan pembangunan secara bertahap mulai dari panjang 1.200 meter, kemudian 2.000 meter hingga 3.000 meter sehingga nantinya bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti pesawat jenis ATR maupun Boeing.
