Manokwari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat bersepakat mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) setempat menjadi rumah sakit rujukan tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kategori paripurna.
Ketua Komisi V DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun di Manokwari, Kamis (3/11), mengatakan dukungan legislatif dalam bentuk mendorong anggaran akreditasi RSUP naik tipe dari C ke B.
“Kami dari Komisi V menganggap bahwa akreditasi naik tipe ini sangat penting untuk dibicarakan di tingkat TAPD dan Banggar kemudian bisa dikomunikasikan ke penjabat gubernur supaya sama-sama kita cari format yang ideal untuk menjawab persoalan ini,” kata dia.
Sesuai skema usulan penganggaran yang dibutuhkan dalam proses akreditasi pada tahun 2023 diperkirakan Rp200 miliar lebih untuk mengisi fasilitas pendukung yang akan menunjang kenaikan tipe RSUP yang direncanakan pada tahun 2025.
Sesuai data yang diterima oleh DPRP Papua Barat, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyetujui pemisahan DPA RSU Papua Barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam bentuk BLUD sebagai unit pelayanan teknis (UPT) penghasil PAD.
“Kami minta kepada pihak RSUP Papua Barat segera menyusun rencana kerja dan grand desain fasilitas pendukung yang lengkap dan layak untuk menjawab persoalan kesehatan di Papua Barat,” kata dia.
Respons Komisi V DPRP Papua Barat tersebut dilontarkan usai melaksanakan dengar pendapat bersama Direktur RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap.
Menurut Dirut RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap, rumah sakit provinsi membutuhkan anggaran tersebut yang pemanfaatannya secara otomatis dikembalikan dalam bentuk pendapatan asli daerah.
"Dengan fasilitas yang sekarang kita miliki, enam bulan berjalan kita mendapatkan 1,7 miliar (rupiah), sehingga sampai akhir tahun kita bisa dapat dua sampai tiga miliar," katanya.
Selain alat kesehatan, katanya, rumah sakit juga terus berupaya mengisi sumber daya manusia (SDM), seperti dokter spesialis, dokter umum, dan perawat yang memiliki kompetensi.
"Untuk melengkapi rumah sakit kita tentu dibutuhkan komitmen pemerintah baik legislatif maupun eksekutif, terlebih dari segi penganggaran yang cukup," kata dia.
