Merauke (ANTARA) - Sejumlah petani dalam kelompok-kelompok tani di Merauke, Papua Selatan, mengeluhkan kemahalan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Atas keluhan-keluhan tersebut, Wapres Ma'ruf mengatakan subsidi, baik untuk BBM maupun pupuk selalu jadi perhatian pemerintah pusat, namun masih perlu dilakukan penertiban agar sesuai dengan sasaran.
"Pemerintah mengakui banyak pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga pemerintah sudah menghitung mana yang harus disubsidi, mana yang tidak, pemerintah sedang menertibkan supaya pupuk bersubsidi tepat sasaran," kata Wapres Ma'ruf Amin di kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan pada Rabu.
Diketahui pada 2015 lalu Presiden Jokowi telah mengarahkan menteri dan lembaga terkait untuk menyiapkan 10 ribu hektare sawah lumbung padi nasional di Kabupaten Merauke sebagai langkah awal dari implementasi program 1 juta hektare lahan.
"Akan ada penertiban-penertiban dan akan dihitung kembali luas-an tanah yang harus disubsidi dan mana yang non-subsidi, jadi tidak semua disubsidi. Masalah subsidi ini memang terus dibahas di sidang kabinet, hal ini menunjukkan subsidi, termasuk subsidi pupuk adalah hal yang penting," ungkap Wapres.
Wapres juga menanggapi usulan adanya SPBU khusus bagi petani, seperti SPBU khusus untuk nelayan.
Sedangkan mengenai usulan peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah kering giling, menurut Wapres masih sulit untuk dinaikkan.
"Harga eceran itu komponennya banyak dan terkait dengan upaya mengendalikan harga. Memang untuk beras ini (HET) sulit kalau dinaikkan karena bila harga naik dapat berakibat ke inflasi tapi kalau tidak dinaikkan bisa merugikan petani, jadi pemerintah cari dari sisi lain supaya biaya produksi tidak tinggi, saya minta Pak Gubernur agar mengupayakan tidak terjadi inflasi tapi juga tidak merugikan petani," tambah Wapres.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanah Miring kabupaten Merauke, Aceng dalam diskusi tersebut mengungkapkan para petani di Merauke tidak merasakan harga BBM bersubsidi.
"Kami seperti tidak tersentuh yang namanya program BBM bersubsidi karena di sini sistem pertanian kami serba mesin, untuk mengolah tanah, memompa hingga panen, kami pakai mesin dan perlu BBM. Kami pakai BBM subsidi tapi rasa non-subsidi, kami iri dengan nelayan yang ada SPBU khusus nelayan jadi kami juga usul ada SPBU khusus petani," kata Aceng.
Sedangkan Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Merauke Sukarmin menyebut biaya produksi beras saat ini sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan hasil panen.
"Kami mohon dinaikkan HET (harga eceran tertinggi) beras, mohon disubsidi pestisida herbisida dan fungisida," ucap Sukarmin berharap.
Petani lain pun meminta agar pemerintah menambah suplai pupuk NPK dari sejumlah 15 ribu ton menjadi 41 ribu ton di kabupaten Merauke.
"Saya mengapresiasi kabupaten Merauke di Papua Selatan atas perhatiannya karena saat ini sudah 1,2 juta hektare lahan menghasilkan 5-6 juta ton beras tapi masih bisa dinaikkan karena ada daerah lain yang hasilnya bisa sampai 7-8 juta ton. Coba nanti dinas pertanian memberikan edukasi dan memberikan pelatihan-pelatihan agar ada peningkatan hasil," tutur Wapres.
Ia juga mengajak agar para petani tetap dapat menjaga produktivitas sekaligus alam agar tidak sampai rusak.
"Saya akan minta Mendagri, Bappenas, menteri keuangan dan juga menteri pertanian datang ke sini untuk memberikan apa yang harus diberikan di sini. Terima kasih, selamat bekerja, selamat berjuang," kata Wapres.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Petani Merauke keluhkan kemahalan harga BBM dan pupuk ke Wapres
