Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) guna mengakomodasi masyarakat yang belum terlindungi melalui program BPJS Kesehatan.
Penandatanganan kerja sama antara Pemkot Sorong dengan BPJS Kesehatan berlangsung bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-23 Kota Sorong.
Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga di Sorong, Selasa mengatakan jajarannya telah mengambil sebuah kebijakan untuk mengakomodasi seluruh masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan melalui program UHC.
"Ini tujuannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu kita bangun kerja sama ini untuk mengakomodir masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan," jelas Yarangga.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat itu menyebut ketika masyarakat butuh pengobatan namun tidak memiliki BPJS Kesehatan maka saat itu pula yang bersangkutan sudah bisa terdaftar sebagai peserta program BPJS Kesehatan.
Sehubungan dengan itu, Yarangga berharap melalui program UHC dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Gilang Yoga Wardanu menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Sorong dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berhasil mencapai predikat UHC non cut off dengan persentase kepesertaan JKN di Kota Sorong mencapai 99,85 persen terhitung pada 1 Februari 2023.
"Keistimewaan dari capaian UHC tersebut, pemerintah bisa mengajukan pedaftaran masyarakat menjadi peserta JKN dan itu bisa langsung aktif untuk mengakses jaminan kesehatan," jelas Gilang.
