Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur Catur Ariyanto Widodo mengatakan penyelenggaraan Pekan UMKM 2023 merupakan upaya Kementerian Keuangan mendorong pelaku UMKM di provinsi tersebut mendapatkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro.
"Melalui Pekan UMKM, kami memberikan asistensi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM maupun calon UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan KUR maupun Ultra Mikro," kata Ariyanto Widodo dalam kegiatan Pekan UMKM 2023 di halaman Kantor Gubernur NTT di Kupang, Sabtu.
Pelaksanaan Pekan UMKM 2023 melibatkan puluhan pelaku UMKM yang sebelumnya juga mengikuti pelatihan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Catur mengatakan berbagai unit kerja Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kemenkeu Satu hadir memberikan pelayanan kepada UMKM seperti dari Bea dan Cukai yang memberikan konsultasi dan proses ekspor dan impor produk UMKM.
Kemudian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan platform digital untuk mendukung perluasan pemasaran produk UMKM.
Sementara itu, DJPb memiliki spesialisasi di bidang pembiayaan UMKM melalui program pemberdayaan pembiayaan bagi UMKM.
Selain itu, pihak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga terlibat untuk mendorong transaksi UMKM secara non-tunai melalui metode Quick Response Indonesian Standard (QRIS), serta lembaga jasa keuangan dari Bank BRI dan Bank Mandiri.
Catur berharap pelaksanaan Pekan UMKM 2023 berkontribusi mendorong penyediaan akses pembiayaan serta literasi keuangan para pelaku UMKM.
Selain itu, kata dia, membuat semakin banyak UMKM yang dapat mengakses market place pemerintah sehingga menjadi mitra atau sasaran belanja pemerintah.
"Kami terus mendorong sinergi seluruh stakeholder di NTT untuk mendorong UMKM kita berkembang pesat ke depan," katanya.
