Manokwari (ANTARA) - BP sebagai kontraktor pemerintah dalam mengoperasikan Tangguh LNG di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat senantiasa memberikan perhatian besar terhadap lingkungan.
Demikian halnya dalam pengelolaan hutan, baik di sekitar wilayah operasi Tangguh di Bintuni maupun di Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2004, Pemerintah telah mengalokasikan lahan seluas 3.380 hektare untuk operasi Tangguh LNG.
Namun tidak seperti pemberitaan akhir-akhir ini, lahan yang digunakan untuk Tangguh Train 1, 2 dan 3 tidak lebih dari 650 hektare, termasuk di dalamnya penggunaan 8 hektare hutan bakau untuk membangun Tangguh.
Walaupun hanya menggunakan sekitar 650 hektare, Tangguh LNG – dengan dukungan penuh dari SKK Migas – hingga saat ini telah merehabilitasi lebih dari 1.320 ha hutan di Weriagar dan Kamundan, Kabupaten Bintuni, dimana luasnya lebih dari dua kali luasan lahan yang digunakan untuk operasi Tangguh LNG. Sebagian besar dari 1.320 hektare tersebut merupakan hutan bakau.
Tindakan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Tangguh LNG tersebut telah diakui dan mendapat apresiasi dari Pemerintah, termasuk dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam acara webinar Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) pada tanggal 12 Oktober 2021, yang bertemakan ’Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat’. Serta selanjutnya oleh pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang lain pada tahun
2022.
Lebih dari 80 persen pekerja yang terlibat dalam proses penanaman dan pemeliharaan lahan rehabilitasi tersebut berasal dari masyarakat setempat.
Selain itu, Tangguh LNG sedang mempersiapkan tahapan selanjutnya untuk rencana rehabilitasi hutan seluas 1.888 hektare di Kabupaten Bintuni dan Sorong Selatan. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan tahap rehabilitasi selanjutnya seluas 3.776 hektare.
Sesuai dengan komitmen bersama BP dengan Pemerintah seperti dinyatakan dalam dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) Tangguh, luas lahan yang akan kami rehabilitasi akan mencapai 6.984 hektare.
Pemenuhan kewajiban Tangguh LNG untuk menjaga lingkungan juga didukung penuh oleh SKK Migas dan di bawah pengawasan ketat dari para lenders Tangguh LNG dan instansi lain terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Dukungan tersebut bukan hanya dalam bentuk bantuan untuk program rehabilitasi hutan, melainkan juga membantu keberhasilan Tangguh dalam menjalankan program-program pemeliharaan lingkungan yang lain seperti beberapa survei berkala yang kami lakukan untuk melihat keanekaragaman hayati di lingkungan operasi Tangguh LNG, termasuk survei perikanan dan mamalia laut serta survei flora dan fauna.
Tangguh menerima penghargaan PROPER Award dari KLHK dengan status Hijau di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, yang berarti pengelolaan lingkungan yang Tangguh lakukan telah melebihi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah.
BP telah mengoperasikan Tangguh LNG sejak 2009, terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Lebih dari 99 persen anggota tim merupakan orang Indonesia, dimana lebih dari 72 persen pekerja yang mengoperasikan Tangguh Train 1 dan Train 2 saat ini berasal dari Papua.
Program pembangunan berkelanjutan Tangguh turut mendukung keberlanjutan sosial untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui program-program pemberdayaan masyarakat asli dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, kesehatan, tata kelola serta kewirausahaan penduduk lokal.
Beberapa contoh kontribusi Tangguh terhadap ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat asli, diantaranya yaitu ratusan ton produk hasil pertanian dan perikanan dari koperasi dan masyarakat sekitar diserap setiap tahunnya untuk katering Tangguh LNG. Sampai 2020, jumlah serapan produk mencapai 3.400 ton dengan nilai lebih dari Rp 90 milyar.
Selanjutnya yaitu sekitar 30 perusahaan dan pemasok Papua saat ini terlibat dalam rantai pasokan Tangguh LNG, dengan akumulasi nilai kontrak sejak 2006 senilai lebih dari Rp4 triliun. (*)
