Manokwari (ANTARA) - Dinas Kehutanan Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan 2023 sebagai upaya daerah setempat menata ulang perencanaan pengelolaan hutan yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri di Manokwari, Senin, mengatakan pihaknya fokus tiga hal dalam perencanaan, yakni berupaya meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, dan berperan dalam penanganan perubahan iklim.
"Segala program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan berfokus pada 3 isu tersebut, membuat hutan tetap lestari dan rakyat bisa sejahtera dengan dukungan sumber daya manusia kehutanan yang unggul dari segi kualitas dan kuantitas," kata dia.
Dinas Kehutanan Papua Barat menyusun program dan kegiatan strategis untuk mewujudkan tiga isu strategis tersebut.
"Kita dituntut agar mampu mewujudkan peran hutan sebagai sumber kesejahteraan dan pencegahan pemanasan global, yang dijabarkan dalam program kegiatan Dinas Kehutanan," kata dia.
Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas, melalui Program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
"Hutan memiliki peran sentral dalam menjaga perubahan iklim global, sehingga komitmen bersama menjaga tingkat serapan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan di daerah," kata dia.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebutkan luas hutan provinsi itu, sebelumnya 9,7 juta hektare, setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menjadi 6,2 juta hektare sehingga menguntungkan dari segi rentan kendali pengawasan karena semakin kecil.
"Dengan luas hutan yang kita miliki saat ini kita akan lebih fokus dalam pengawasan kawasan hutan serta dalam penyusunan rencana kerja kehutanan Provinsi Papua Barat," lanjut dia.
Meski diuntungkan dari segi pengawasan, Pemprov Papua Barat juga mengalami penurunan drastis terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor kehutanan sehingga diperlukan kerja ekstra SDM kehutanan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki.
"PAD dari sektor kehutanan kita turun drastis, bagaimana caranya agar pendapatan kita terus mengalami peningkatan dengan jumlah UPT (Unit Pelayanan Teknis Dinas, red.) yang dimiliki saat ini," kata dia.
Dari 21 UPTD yang sebelumnya dimiliki Pemprov Papua Barat, saat ini ada delapan unit yang tersebar di tujuh kabupaten sebagai penghasil PAD.
