Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, meminta dukungan dan peran serta para tokoh agama untuk melakukan pendataan sekaligus perekaman KTP elektronik warga yang berdomisili di distrik (kecamatan) pedalaman yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Bupati Kaimana Freddy Thie saat dihubungi dari Manokwari, Sabtu, menyebutkan bahwa pendataan dan perekaman KTP elektronik warga Kaimana hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Proses perekaman KTP elektronik masih terus berlanjut bagi pemilih pemula sehingga mereka dipastikan terdaftar sebagai pemilih saat penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024.
"Memang ada sedikit persoalan, yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman karena mereka belum semuanya terdata, apalagi memiliki KTP elektronik. Kami membutuhkan pendekatan dengan para tokoh agama melalui gereja supaya bisa memberikan pemahaman kepada warga soal pentingnya memiliki KTP elektronik," kata Freddy.
Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke distrik dan kampung-kampung, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman saat kegiatan Safari Natal dan Safari Ramadhan beberapa waktu lalu, Freddy selalu menyerukan kepada warganya untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan perekaman KTP elektronik.
"Saya katakan kepada masyarakat bahwa kalau bapak-ibu memiliki KTP elektronik maka ada banyak manfaat yang bisa diterima, salah satunya bantuan sosial baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah. Kalau tidak punya KTP elektronik, otomatis tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah," ujarnya.
Selain mendapatkan bantuan sosial, manfaat lainnya yang dirasakan warga yang memiliki KTP elektronik, yaitu mendapatkan perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan maupun kesehatan.
Sejak dipercaya memimpin Kabupaten Kaimana bersama Wakil Bupati Hasbulla Furuada pada 2021, sebanyak lebih dari 14.000 jiwa pekerja rentan bukan penerima upah telah mendapatkan perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan BPJAMSOSTEK dan iurannya ditanggung Pemkab Kaimana.
"Mereka mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bahkan beasiswa bagi anak-anak mereka jika peserta meninggal dunia dan ahli waris menerima santunan Rp42 juta. Mereka tidak perlu membayar iuran, pemda yang tanggung, kewajiban mereka cuma mengurus KTP," tutur Freddy.
Baru-baru ini, Bupati Freddy sudah mengunjungi Kampung Wusokuno, sebuah kampung terpencil di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah dengan menyewa helikopter.
Sebelumnya pada 2021 Freddy juga telah mengunjungi salah satu kampung terpencil, yaitu Kampung Esron Taba dengan menumpang pesawat amfibi milik maskapai penerbangan MAF lantaran tidak ada akses jalan raya yang bisa menghubungkan kampung itu dengan kampung lainnya.
